Inikanaku – Sejumlah elemen masyarakat dijadwalkan akan menggelar demo ‘Peringatan Darurat’ di Kota Bandung hari ini dengan tajuk ‘Rakyat Gugat Negara’.
Diketahui demo ‘Peringatan Darurat’ di Kota Bandung hari ini sebagai respons dari pemerintah terkait aturan Pilkada Serentak 2024.
Aksi demo ‘Peringatan Darurat’ di Kota Bandung diagendakan di depan Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro Nomor 27, Kelurahan Citarum, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung.
Sebelumnya massa demo ini bakal berkumpul di Tugu Toga Unisba.
Dua hari Sebelumnya Mahkamah Konstitusi mengeluarkan dua putusan pada 20 Agustus kemarin, yakni Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Nomor 70/PUU-XXII/2024.
Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah dari 20 persen kursi atau 25 persen perolehan suara sah, diturunkan berdasarkan jumlah daftar pemilih tetap (DPT).
Ada empat klasifikasi besaran suara sah berdasarkan putusan MK, yakni 10 persen, 8,5 persen, 7,5 persen dan 6,5 persen, sesuai dengan besaran DPT di daerah terkait. Berdasarkan klasifikasi ini, syarat ambang batas untuk Jakarta adalah 7,5 persen suara sah. Artinya, PDIP bisa mengusung calon gubernur di Jakarta.
Akan tetapi, sehari setelah putusan MK Baleg DPR RI dan Pemerintah berupaya mengakali Putusan MK ini. DPR memasukan syarat ambang batas di dalam Pasal 40 draf RUU Pilkada. Namun, panitia kerja DPR RI hanya menyepakati penurunan syarat ambang batas Pilkada hanya berlaku bagi partai yang tak memiliki kursi DPRD.
Dalam draf RUU Pilkada, partai politik yang mendapatkan kursi parlemen daerah tetap menggunakan syarat lama ambang batas Pilkada. Partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD dapat mendaftarkan calon jika telah memenuhi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPRD atau 25 persen dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.
