BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendorong seluruh pemerintah kabupaten/kota mengintegrasikan isu kependudukan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah melalui Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Jawa Barat 2025-2029.
Peta jalan tersebut disiapkan sebagai panduan agar program pembangunan kependudukan di Jawa Barat dapat berjalan lebih terintegrasi, terukur, dan memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Hal itu mengemuka dalam webinar sosialisasi PJPK Provinsi Jawa Barat yang digelar secara daring, Rabu (2/9/2026).
Webinar menghadirkan Ketua Koalisi Kependudukan Indonesia (KKI) Jawa Barat Ferry Hadiyanto, Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jawa Barat Dadi Ahmad Roswandi, serta perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Barat.
Kegiatan dipandu Ketua Ikatan Penulis Keluarga Berencana (IPKB) Jawa Barat sekaligus pendiri Family Journalism, Najip Hendra SP.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jawa Barat, Siska Gerfianti, saat membuka kegiatan menegaskan bahwa PJPK tidak boleh dipandang hanya sebagai dokumen administratif.
Menurutnya, peta jalan tersebut merupakan kebutuhan strategis untuk memastikan berbagai kebijakan dan program kependudukan terintegrasi dengan agenda pembangunan daerah.
“Penyusunan dan implementasi peta jalan pembangunan kependudukan menjadi satu langkah yang krusial dan strategis. Peta jalan ini disusun sebagai panduan terarah agar seluruh program kependudukan dapat terintegrasi dengan baik, terukur, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” kata Siska.
Pertumbuhan Penduduk Berdampak ke Berbagai Sektor
Siska mengatakan, persoalan kependudukan memiliki keterkaitan erat dengan hampir seluruh sektor pembangunan.
Kelahiran seorang anak, misalnya, akan berdampak terhadap kebutuhan pendidikan, layanan kesehatan, lingkungan hidup, ketahanan pangan, perumahan hingga kesempatan kerja.
Karena itu, pengendalian jumlah penduduk dan perencanaan kependudukan yang matang menjadi salah satu prasyarat agar pembangunan daerah dapat berjalan sesuai sasaran.
Menurut Siska, kondisi kependudukan juga berkaitan dengan berbagai indikator pembangunan, termasuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM), indeks ketimpangan gender, dan tingkat pengangguran terbuka.
Jawa Barat sendiri memiliki jumlah penduduk sekitar 51,7 juta jiwa dengan angka kelahiran total atau Total Fertility Rate (TFR) sebesar 2,05.
Siska menyebut Jawa Barat masih menghadapi pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi akibat kombinasi kelahiran, kematian dan arus migrasi.
Jawa Barat juga menjadi salah satu magnet pendidikan dan lapangan pekerjaan. Di sisi lain, wilayah tersebut turut menjadi tujuan masyarakat yang memasuki masa purnatugas atau dikenal sebagai kawasan “kota pensiun”.
Kondisi tersebut membuat dinamika dan kebutuhan penduduk Jawa Barat terus berkembang sehingga membutuhkan perencanaan kependudukan yang lebih terintegrasi.
Tiga Hal Jadi Fokus Implementasi PJPK
Dalam implementasi PJPK 2025-2029, Siska menekankan tiga hal yang perlu menjadi perhatian bersama.
Pertama, sinergi dan kolaborasi lintas sektor.
Menurutnya, pembangunan berwawasan kependudukan tidak dapat dilakukan secara parsial oleh satu instansi. Dibutuhkan keterlibatan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, akademisi hingga masyarakat.
“Pembangunan kependudukan tidak dapat berjalan sendiri-sendiri, perlu kebersamaan antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, akademisi, hingga masyarakat,” ujarnya.
Kedua, penguatan data kependudukan.
Siska menekankan pentingnya penggunaan data yang akurat dan terus diperbarui sebagai dasar penyusunan kebijakan.
“Implementasi peta jalan ini harus berbasis data yang akurat dan terbarukan agar intervensi program tepat sasaran,” katanya.
Ia mencontohkan sinergi data keluarga miskin penerima bantuan dengan data kepesertaan keluarga berencana yang selama ini dilakukan bersama Bappeda, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), serta BKKBN.
Ketiga, penguatan kualitas keluarga.
Siska mengatakan, pada akhirnya seluruh kebijakan kependudukan harus bermuara pada terciptanya keluarga yang tangguh dan sejahtera.
Kebijakan kependudukan juga diharapkan dapat berkontribusi dalam mencegah berbagai persoalan seperti stunting, kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta ketimpangan gender.
Ia menyebut terdapat 3.616 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jawa Barat sepanjang 2025. Menurutnya, persoalan tersebut antara lain berkaitan dengan keluarga yang belum menjalankan fungsi keluarga dan pilar ketahanan keluarga secara optimal.
Dorong Isu Kependudukan Masuk Dokumen Perencanaan
Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga DP3AKB Jawa Barat, Iin Indasari, dalam laporannya mengatakan sosialisasi PJPK dilaksanakan dengan mengacu pada sejumlah regulasi.
Di antaranya Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan, serta Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan.
Iin mengatakan, sosialisasi tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan mengenai arah kebijakan, strategi, serta rencana aksi PJPK Jawa Barat 2025-2029.
Selain itu, kegiatan tersebut mendorong integrasi isu kependudukan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan perencanaan perangkat daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
“Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman seluruh pemangku kepentingan mengenai substansi arah kebijakan, strategi, serta rencana aksi PJPK Provinsi Jawa Barat 2025-2029, mendorong integrasi isu kependudukan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan perencanaan perangkat daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, serta meningkatkan pemanfaatan data dan informasi kependudukan sebagai dasar perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan pembangunan daerah,” kata Iin.
Webinar tersebut diikuti perwakilan instansi vertikal, antara lain BKKBN, Pengadilan Tinggi Agama, Kantor Wilayah Kementerian Agama, dan Badan Pusat Statistik (BPS).
Peserta juga berasal dari organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, OPD yang menangani urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta Bappeda dari 27 kabupaten/kota se-Jawa Barat.
Komunitas KKI dan IPKB Jawa Barat turut terlibat dalam kegiatan tersebut.
Melalui implementasi PJPK 2025-2029, Pemprov Jawa Barat mendorong agar pembangunan kependudukan tidak berjalan terpisah dari agenda pembangunan daerah.
Integrasi data, kebijakan dan program diharapkan dapat membuat perencanaan pembangunan lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan penduduk, sekaligus mendukung peningkatan kualitas keluarga dan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.
