CIANJUR – Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN, Wihaji, memastikan distribusi program Makanan Bergizi Gratis 3B (MBG 3B) di Kabupaten Cianjur berjalan optimal. Hal tersebut disampaikan saat ia menemui ratusan Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam kunjungan kerja, Selasa (4/3/2026).
Program MBG 3B menyasar ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD sebagai bagian dari strategi percepatan penurunan stunting dan penguatan pembangunan keluarga.
Dalam arahannya, Wihaji menegaskan pentingnya peran seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam mendistribusikan bantuan secara merata. Ia mengungkapkan, saat ini baru sekitar 72 persen SPPG di Cianjur yang telah menyalurkan MBG 3B.
“Artinya masih ada lebih dari 20 persen SPPG yang belum mendistribusikan MBG 3B. Ini harus segera dicek agar pelaksanaannya bisa menyeluruh,” ujarnya.
Ia meminta jajaran terkait untuk memastikan tidak ada kendala dalam proses distribusi sehingga manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat yang membutuhkan.
Menurutnya, MBG 3B tidak hanya soal pemenuhan gizi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam pembangunan keluarga sebagai fondasi utama pembangunan nasional.
“Kalau ingin memperbaiki negara, maka perbaiki dulu keluarganya. Pembangunan harus dimulai dari keluarga,” tegasnya.
Wihaji juga menekankan pentingnya peran Tim Pendamping Keluarga, terutama para ibu, dalam memberikan edukasi kepada masyarakat terkait kesehatan keluarga dan pencegahan stunting.
“Masyarakat lebih mudah menerima contoh nyata. Karena itu, para ibu di TPK harus menjadi teladan dalam pola hidup sehat dan pencegahan stunting,” katanya.
Selain menghadiri temu TPK di Aula Lautan Berlian, Desa Sindangjaya, Kecamatan Cipanas, Wihaji juga meninjau langsung SPPG Cipanas Sindangjaya 5 untuk melihat proses pengelolaan MBG 3B. Ia turut mengunjungi keluarga berisiko stunting (KRS) dan menyerahkan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu) serta bantuan nutrisi melalui program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting).
Dalam kunjungan tersebut, Wihaji didampingi Kepala Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Jawa Barat Dadi Ahmad Roswandi dan jajaran terkait. Turut hadir Bupati Cianjur Mohammad Wahyu Ferdian bersama unsur Forkopimda setempat.
Pemerintah Kabupaten Cianjur melaporkan total anggaran Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) dari pemerintah pusat mencapai Rp16,13 miliar. Sebanyak Rp12,59 miliar di antaranya dialokasikan untuk operasional 5.724 Tim Pendamping Keluarga.
Pemkab Cianjur juga mencatat penurunan signifikan angka stunting. Pada 2021, prevalensi stunting tercatat 33,7 persen dan turun menjadi 7,3 persen pada 2025. Capaian ini menjadikan Cianjur sebagai daerah dengan prevalensi stunting terendah di Provinsi Jawa Barat.
Selain itu, jumlah keluarga berisiko stunting menurun dari 394.751 keluarga pada 2021 menjadi 104.867 keluarga pada 2024.
Pemkab menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat program Bangga Kencana serta pendampingan keluarga berisiko stunting guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
