Maraknya bencana ekologis yang terjadi di berbagai wilayah Jawa Barat dinilai tidak lepas dari persoalan klasik: penyalahgunaan tata ruang dan lemahnya pengawasan. Legalitas perizinan yang kerap tumpang tindih turut memperburuk kondisi, sehingga alih fungsi lahan berlangsung tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan.
Situasi itu menjadi perhatian serius Peduli Lingkungan Jabar (PELIJA). Sekretaris Eksekutif PELIJA, Urik Yanto Prasetyo, menegaskan perlunya moratorium alih fungsi lahan hingga pemerintah daerah benar-benar memiliki kajian ekologi yang matang, sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.
“Pengawasan yang lemah dan penegakan hukum yang tidak tegas telah membuat tata ruang menjadi semrawut. Jika ini terus dibiarkan, kerusakan lingkungan akan semakin meluas dan menimbulkan kerugian besar, baik material maupun nonmaterial,” ujar Urik.
Pernyataan tersebut disampaikan Urik di sela kegiatan bakti sosial Pelija Peduli di Bale RW 06, Jalan Kopo KPAU Ciharum RT 01 RW 06, Kelurahan Sulaeman, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung.
Edukasi Masyarakat Jadi Kunci Pengurangan Risiko Bencana
Dalam kegiatan itu, PELIJA juga memberikan edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya peran masyarakat dalam meminimalkan potensi bencana. Urik menekankan bahwa kesiapsiagaan masyarakat menjadi indikator penting dalam menurunkan risiko bencana yang dapat terjadi kapan saja, terutama akibat degradasi lingkungan.
“Edukasi adalah pondasi. Kalau masyarakat memahami risiko dan cara mengantisipasinya, dampak bencana bisa ditekan secara signifikan,” kata Urik.
Pentahelix Harus Bergerak Bersama
Urik berharap kolaborasi pentahelix — pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan media — semakin solid dalam menjaga lingkungan dan menata ruang secara lebih bijaksana. Menurutnya, langkah bersama adalah kunci untuk menekan potensi bencana ekologis yang makin meningkat.
“Dengan sinergi yang kuat, kita bisa mendorong terciptanya tata ruang yang lebih aman, lebih sehat, dan lebih berkelanjutan bagi warga Jawa Barat,” tutupnya.
