Perwakilan KemendukBangga/BKKBN Provinsi Jawa Barat menggelar Orientasi Pengelola Rumah Data Kependudukan (RDK) pada 14–15 Oktober 2025 di Kantor Perwakilan KemendukBangga/BKKBN Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan secara hybrid.
Kegiatan ini diikuti oleh lebih dari 7.000 peserta dari 27 kabupaten/kota se-Jawa Barat, terdiri atas 6.000 peserta melalui siaran langsung YouTube, 1.000 peserta melalui Zoom, dan 25 peserta hadir langsung di lokasi kegiatan.
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Plh. Sekretaris Perwakilan KemendukBangga/BKKBN Provinsi Jawa Barat, Andina, yang dalam sambutannya menyampaikan capaian positif pelaporan Rumah DataKu di Jawa Barat.
“Saat ini dari 27 kabupaten/kota, yang tercatat melaporkan kepemilikan Rumah DataKu pada website SIGA per 10 Oktober 2025 sebanyak 5.451 (91,5%) Rumah Data se-Jawa Barat, dengan 1.740 Klasifikasi Paripurna. Namun masih terdapat 506 Kampung KB yang belum membentuk Rumah Data Kependudukan,” ujarnya.
Selain jajaran BKKBN, kegiatan ini juga menghadirkan narasumber dari Direktorat Perencanaan Pengendalian Penduduk KemendukBangga/BKKBN, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDes) Jawa Barat, serta Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat. Para narasumber menekankan pentingnya data yang akurat dan kolaborasi lintas sektor, terutama dalam memperkuat sinergi antara program Rumah DataKu dan Desa Cantik (Desa Cinta Statistik) yang digagas BPS.
Selama orientasi berlangsung, peserta mendapatkan pembekalan dan praktik langsung mengenai pengolahan serta penyajian data kependudukan. Melalui pelatihan ini, pengelola RDK diharapkan mampu meningkatkan kemampuan teknis dan analisis data, sehingga hasil yang dihasilkan dapat menjadi pondasi kuat bagi perencanaan pembangunan desa/kelurahan berbasis data.
Plh. Sekretaris Andina menegaskan bahwa keberadaan Rumah Data Kependudukan tidak hanya penting sebagai wadah penyimpanan data, tetapi juga sebagai sumber informasi strategis bagi pengambilan kebijakan di tingkat lokal.
“Data bukan sekadar angka, data adalah arah kebijakan. Dengan data yang valid, kita dapat memastikan pembangunan berjalan efektif dan berkeadilan,” tutupnya.
