Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) kembali mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara operasional sebanyak 1.256 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Indonesia Timur. Kebijakan ini mulai berlaku pada 1 April 2026.
Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah III BGN, Rudi Setiawan, menyampaikan bahwa penghentian sementara tersebut dilakukan karena sejumlah SPPG belum memenuhi persyaratan dasar, yakni belum mendaftarkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) serta tidak memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
“Rencana SPPG yang akan kami suspend terhitung mulai tanggal 1 April 2026 di wilayah III adalah yang belum memiliki SLHS dan IPAL,” ujar Rudi di Jakarta, Selasa (31/3).
Ia menegaskan bahwa kepemilikan SLHS dan IPAL merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi seluruh SPPG. Hal ini bertujuan untuk menjamin keamanan pangan serta menjaga standar kebersihan lingkungan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Kami ingin memastikan bahwa seluruh SPPG benar-benar memenuhi standar, baik dari sisi keamanan pangan maupun pengelolaan limbah. Ini penting untuk melindungi kesehatan para penerima manfaat,” tegasnya.
BGN sebelumnya telah memberikan waktu kepada seluruh SPPG untuk melengkapi persyaratan tersebut. Namun hingga batas waktu yang ditentukan, masih terdapat ratusan SPPG yang belum melakukan pendaftaran SLHS maupun menyediakan fasilitas IPAL.
Ke depan, BGN akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap seluruh SPPG. Bagi unit yang telah memenuhi ketentuan, operasional dapat kembali dibuka setelah melalui proses verifikasi.
“Kami mendorong agar SPPG yang di-suspend segera melakukan perbaikan dan melengkapi persyaratan. Setelah itu, mereka bisa mengajukan kembali untuk diverifikasi agar dapat beroperasi kembali,” pungkas Rudi.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memastikan pelaksanaan program MBG berjalan sesuai standar, sekaligus menjamin kualitas layanan dan keamanan bagi masyarakat penerima manfaat.
