KLOPAKINDONESIA.COM – Putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Yenny Wahid, mengungkapkan bahwa ada seorang menteri di kabinet yang ngotot mendorong pemberian izin pengelolaan tambang kepada Nahdlatul Ulama (NU). Ia menegaskan, sosok tersebut bukan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Pernyataan itu disampaikan Yenny saat menghadiri Haul ke-16 Gus Dur di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, Rabu (17/12/2025). Menurut Yenny, selama ini publik kerap mengira Luhut sebagai pihak yang mendorong kebijakan tersebut, padahal faktanya tidak demikian.
“Pak Luhut justru tidak setuju. Beliau menyampaikan kepada saya bahwa mengelola tambang itu berat dan berisiko, sehingga tidak cocok dikelola oleh ormas keagamaan,” ujar Yenny.
Yenny menuturkan, ada menteri lain yang secara aktif dan keras mendorong agar izin pengelolaan tambang diberikan kepada NU. Namun, ia memilih tidak menyebutkan identitas menteri tersebut ke hadapan publik.
Lebih jauh, Yenny menyampaikan sikap kritisnya terhadap kebijakan pemberian konsesi tambang kepada organisasi masyarakat keagamaan. Ia menilai kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan mudarat, konflik internal, dan perpecahan, baik di tubuh NU maupun di tengah masyarakat.
“NU adalah organisasi besar yang tugas utamanya menjaga persatuan umat dan bangsa. Jangan sampai NU justru terseret ke urusan yang bisa memecah belah,” tegasnya.
Yenny bahkan menyarankan agar izin pengelolaan tambang yang sudah diberikan sebaiknya dikembalikan kepada negara. Menurutnya, jika pemerintah ingin membantu ormas keagamaan, bentuk dukungannya seharusnya difokuskan pada sektor pendidikan, sosial, dan pemberdayaan umat, bukan melalui konsesi sumber daya alam.
Isu pemberian izin tambang kepada ormas keagamaan sendiri menjadi sorotan publik setelah pemerintah membuka peluang pengelolaan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) bagi organisasi masyarakat. Kebijakan tersebut menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan, termasuk tokoh nasional dan akademisi.
Hingga kini, pemerintah belum memberikan pernyataan resmi terkait tudingan adanya menteri yang ngotot mendorong pemberian tambang kepada NU sebagaimana disampaikan Yenny Wahid.
