Bandung – Sinergi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus diperkuat untuk memperluas implementasi pendidikan kependudukan di berbagai jenjang pendidikan. Melalui kegiatan Orientasi Pendidikan Kependudukan, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendorong peningkatan kapasitas pengelola program sekaligus mempercepat pengembangan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Barat.
Kegiatan yang dilaksanakan secara hybrid pada 15 Juli 2026 tersebut merupakan bagian dari upaya pembinaan yang diselenggarakan oleh Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Jawa Barat bekerja sama dengan Deputi Bidang Pengendalian Penduduk melalui Direktorat Pengelolaan Kerja Sama Pendidikan Kependudukan Kemendukbangga/BKKBN.
Orientasi diikuti oleh para pengampu program pendidikan kependudukan serta perwakilan sekolah yang telah ditetapkan sebagai Sekolah Siaga Kependudukan. Narasumber berasal dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat serta Tim Penulis Buku Panduan Guru Sekolah Siaga Kependudukan.
Program Sekolah Siaga Kependudukan merupakan salah satu strategi Kemendukbangga/BKKBN dalam mengintegrasikan materi kependudukan, pembangunan keluarga, serta perencanaan kehidupan ke dalam proses pembelajaran di sekolah. Melalui program ini, peserta didik diharapkan tidak hanya memahami persoalan kependudukan, tetapi juga memiliki kemampuan mengambil keputusan yang tepat dalam merencanakan masa depan.
Berdasarkan hasil pelaporan kerja sama pendidikan kependudukan hingga 10 Juli 2026, Provinsi Jawa Barat telah memiliki 707 Sekolah Siaga Kependudukan yang tersebar di berbagai jenjang pendidikan.
Jumlah tersebut terdiri dari:
- 41 sekolah jenjang SD/sederajat
- 469 sekolah jenjang SMP/sederajat
- 197 sekolah jenjang SMA/sederajat
Keberadaan 707 SSK tersebut masih menjadi bagian kecil dari total sekitar 39.723 satuan pendidikan yang tersebar di seluruh wilayah Jawa Barat. Karena itu, perluasan implementasi program masih menjadi prioritas agar manfaat pendidikan kependudukan dapat dirasakan lebih luas.
Melalui kegiatan orientasi ini, pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Barat didorong untuk terus memperkuat komitmen dalam membentuk Sekolah Siaga Kependudukan baru, sekaligus meningkatkan kualitas pelaksanaannya melalui monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan.
Implementasi pendidikan kependudukan juga diharapkan tidak hanya berlangsung pada jalur pendidikan formal, tetapi diperluas hingga pendidikan nonformal dan informal sehingga mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas.
Dalam kesempatan tersebut, narasumber dari Direktorat Pengelolaan Kerja Sama Pendidikan Kependudukan Kemendukbangga/BKKBN, Budyawati, menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan Sekolah Siaga Kependudukan tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja.
Menurutnya, kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, satuan pendidikan, serta berbagai pemangku kepentingan menjadi faktor utama dalam memastikan pendidikan kependudukan dapat berjalan secara optimal.
“Diperlukan kolaborasi yang berkesinambungan antara Kemendukbangga/BKKBN, perwakilan di provinsi, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan agar pendidikan kependudukan dapat terimplementasi secara optimal serta memberikan dampak nyata bagi terbentuknya generasi yang berkualitas,” ujar Budyawati.
Ia menjelaskan bahwa pendidikan kependudukan memiliki peran strategis dalam membentuk karakter generasi muda agar mampu memahami berbagai tantangan kependudukan, seperti pertumbuhan penduduk, kualitas sumber daya manusia, pembangunan keluarga, kesehatan reproduksi, hingga pemanfaatan bonus demografi.
Melalui pembelajaran tersebut, peserta didik diharapkan memiliki wawasan yang lebih komprehensif mengenai dinamika kependudukan serta mampu menyusun perencanaan kehidupan secara lebih matang sejak usia sekolah.
Kemendukbangga/BKKBN bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat optimistis bahwa penguatan Sekolah Siaga Kependudukan akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah. Semakin banyak sekolah yang mengimplementasikan pendidikan kependudukan, semakin besar pula peluang lahirnya generasi muda yang memiliki kemampuan berpikir kritis, berkarakter, serta mampu mengambil keputusan yang bertanggung jawab dalam kehidupan pribadi, keluarga, maupun masyarakat.
Kolaborasi yang terus diperkuat antara Kemendukbangga/BKKBN, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan diharapkan mampu meningkatkan kuantitas maupun kualitas pendidikan kependudukan di Jawa Barat. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mempersiapkan generasi yang memiliki wawasan kependudukan, mampu merencanakan masa depan secara lebih baik, serta siap memanfaatkan bonus demografi sebagai modal penting menuju terwujudnya Indonesia Emas 2045 sekaligus mendukung visi Jawa Barat Istimewa.
