Jakarta – Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda meminta pemerintah meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi menyusul kemunculan bibit siklon tropis 93S di wilayah timur Indonesia. Permintaan tersebut disampaikan sebagai respons atas peringatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait potensi cuaca ekstrem yang dapat memicu berbagai bencana alam.
Syaiful Huda menegaskan pentingnya pemerintah mengedepankan pendekatan saintifik dalam menyikapi peringatan dini dari BMKG agar potensi dampak bencana dapat diminimalkan.
“Kami meminta pemerintah mengedepankan pendekatan saintifik dalam menghadapi peringatan BMKG terkait fenomena munculnya bibit siklon tropis 93S di wilayah timur Indonesia. Jangan denial atau menganggap remeh peringatan yang diberikan oleh BMKG,” ujar Huda dalam keterangan tertulis yang dikutip Parlementaria, Senin (15/12/2025).
Ia mengingatkan bahwa pengalaman bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra dalam sepekan terakhir harus menjadi pelajaran penting agar pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan tidak terlambat dalam melakukan langkah antisipasi.
Berdasarkan analisis BMKG, bibit siklon tropis 93S berpotensi memicu gelombang tinggi di perairan selatan Jawa Timur hingga Nusa Tenggara Timur (NTT). Kondisi ini dinilai berisiko tinggi terhadap keselamatan masyarakat pesisir dan aktivitas pelayaran.
“Artinya harus ada antisipasi serius bagi masyarakat di wilayah Pesisir Selatan Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Timur dalam menghadapi cuaca buruk maupun badai yang berpotensi memicu kecelakaan laut hingga banjir rob,” ujarnya.
Selain gelombang tinggi, bibit siklon tropis 93S juga berpotensi memicu hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan NTT. Menurut Huda, kondisi tersebut membuka peluang terjadinya banjir bandang dan tanah longsor sewaktu-waktu, khususnya di wilayah rawan bencana.
“Ini berarti potensi banjir bandang dan longsor bisa terjadi. Masyarakat di wilayah rawan longsor harus mendapat perhatian khusus agar tidak kembali menjadi korban seperti yang terjadi di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara,” tegasnya.
Lebih lanjut, Huda mendorong pemerintah pusat untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam mengantisipasi dampak terburuk dari fenomena tersebut. Ia menekankan pentingnya penerapan sistem peringatan dini (early warning system) yang disesuaikan dengan kearifan lokal masing-masing daerah.
“Early warning harus berbasis kearifan daerah, bisa melalui sirene, pengeras suara di tempat ibadah, hingga kentongan. Dengan begitu, saat terjadi banjir atau tanah longsor, warga bisa segera mengungsi,” ungkap politisi Fraksi PKB tersebut.
Huda juga meminta pemerintah menyiapkan titik-titik evakuasi di wilayah rawan bencana agar masyarakat dapat berkumpul di lokasi aman sebelum diarahkan ke tempat pengungsian. Selain itu, ia menegaskan pentingnya kesiapsiagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), serta BPBD di daerah.
“Kami berharap BNPB dan Basarnas, baik di pusat maupun daerah, tidak kehilangan golden time saat bencana terjadi. Langkah cepat dan terukur sangat penting untuk meminimalkan korban jiwa dan kerusakan,” pungkas Huda.
