Pemkot Bandung Pastikan Beras Bantuan Terjamin Aman dan Layak Konsumsi

Avatar photo

- Jurnalis

Kamis, 10 Oktober 2024 - 11:04 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung memastikan beras yang didistribusikan kepada masyarakat pada program Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), layak dikonsumsi.

Hal tersebut ditegaskan oleh Penjabat Wali Kota Bandung, A. Koswara saat memantau penyaluran CPP berupa beras dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) di Kantor Kelurahan Cigondewah Kidul, Rabu 9 Oktober 2024.

“Sudah proses pemeriksaan mulai dari awal sampai distribusi. Setiap datang itu diperiksa, seperti sekarang ini, pastinya keamanan beras terjamin,” tegas Koswara.

Lebih lanjut, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bandung, Gin Gin Ginanjar mengatakan, pemeriksaan beras hingga pangan lainnya yang khusus didistribusikan kepada masyarakat menjadi tanggung jawab pihaknya.

Baca Juga :  Pemkot Bandung Bakal Luncurkan Logo HJKB 214 Hari ini

“Selain memastikan jumlah sasaran, juga memastikan mutu dan kualitas beras,” ujarnya.

Gin Gin menambahkan, pemeriksaan bukan hanya saat pendistribusian saja, tetapi ketika akan dikemas di Bulog pun diperiksa.

“Kita lakukan pemeriksaan, tidak hanya dibagi saja, tapi saat beras akan dimasukan ke karung pun dilakukan pemeriksaan. Saat pembagian memastikan beras itu berkualitas,” ujarnya.

Ia menyatakan, pemeriksaan dilakukan seperti bulir, kandungan air hingga zat klorin yang ada pada setiap beras.

Baca Juga :  Beasiswa ADEM Antarkan Putra Papua Lukas Norman Raih Gelar S2 di Lancaster University dan Jadi CPNS Kemenlu

“Pemeriksaan itu seperi bulir, kadar air, kandungan timbal zat klorin. Itu rutin untuk memastikan beras layak dikonsumsi, sehingga betul – betul aman dan sehat,” ungkapnya.

Jika terdapat beras yang dianggap tidak layak dikonsumsi, maka masyarakat bisa menyampaikan laporan tersebut untuk dilakukan penggantian.

“Kalau penerima merasa tidak sesuai, segera disampaikan dan kita segera lalukan penggantian. Kita ada tim untuk memeriksa, termasuk mengawal distribusi ini supaya lancar,” ungkapnya.

Follow WhatsApp Channel klopakindonesia.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Kemendikdasmen Luncurkan Sekolah Nasional Terintegrasi, Target Bangun 500 SNT hingga 2029
Bio Farma Luncurkan Bio-TCV, Perkuat Kedaulatan Vaksin Nasional dan Pencegahan Demam Tifoid
Sarasehan Jurnalis Peduli Keluarga Dorong Penguatan Peran Media sebagai Mitra Strategis Bangun Ketahanan Keluarga Menuju Jawa Barat Istimewa
Harga Kelapa Anjlok Drastis, Pendapatan Petani Pangandaran Turun Lebih dari 50 Persen
AMPETRA Soroti Sulitnya Izin Tambang Rakyat, Siap Dampingi Penambang hingga Kantongi Legalitas
DPRD Jawa Barat Sahkan Perda Pertanggungjawaban APBD 2025, Dedi Mulyadi Tekankan APBD untuk Kesejahteraan Rakyat
Bio Farma Resmikan Fasilitas CNG, Emisi Karbon Turun 24 Persen dan Biaya Energi Hemat 37 Persen
Tahun Ajaran Baru Dimulai, Mendikdasmen Tegaskan MPLS 2026 Wajib Bebas Perpeloncoan dan Senioritas

Berita Terkait

Senin, 20 Juli 2026 - 19:50 WIB

Kemendikdasmen Luncurkan Sekolah Nasional Terintegrasi, Target Bangun 500 SNT hingga 2029

Senin, 20 Juli 2026 - 11:26 WIB

Bio Farma Luncurkan Bio-TCV, Perkuat Kedaulatan Vaksin Nasional dan Pencegahan Demam Tifoid

Senin, 20 Juli 2026 - 11:23 WIB

Sarasehan Jurnalis Peduli Keluarga Dorong Penguatan Peran Media sebagai Mitra Strategis Bangun Ketahanan Keluarga Menuju Jawa Barat Istimewa

Senin, 20 Juli 2026 - 09:12 WIB

Harga Kelapa Anjlok Drastis, Pendapatan Petani Pangandaran Turun Lebih dari 50 Persen

Rabu, 15 Juli 2026 - 20:31 WIB

DPRD Jawa Barat Sahkan Perda Pertanggungjawaban APBD 2025, Dedi Mulyadi Tekankan APBD untuk Kesejahteraan Rakyat

Berita Terbaru