Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menekankan bahwa Provinsi Jawa Barat saat ini fokus untuk menjadikan desa sebagai titik sentral pembangunan.
Titik sentral itu, di dalamnya mencakup pembangunan infrastruktur, keluarga berencana, peningkatan kesehatan masyarakat, penanganan stunting, pencegahan kematian ibu hamil dan anak meninggal ketika dilahirkan, peningkatan ketahanan pangan, koperasi desa, hingga sekolah rakyat.
“Karenanya kita hari ini di sini bersama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Keluarga Berencana dan Kependudukan, serta Kementerian Lingkungan Hidup, membuat komitmen-komitmen melakukan percepatan-percepatan terhadap apa yang menjadi kebutuhan publik di Jawa Barat yang akan terintegrasi dari pemerintah pusat sampai pada tingkat RT,” kata Dedi di Gedung Pusdai Jabar, Bandung, Senin.
Menurut Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Wihaji, kinerja program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana (Bangga Kencana) di Jawa Barat telah sukses. Wihaji melihatnya dari angka kesertaan keluarga berencana (KB) yang tinggi dan angka kelahiran total atau total fertility rate (TFR) yang rendah.
“TFR kita sekarang sudah 2,1. Jawa Barat sudah 2,03, sudah di bawah nasional. Ini sudah sesuai dengan prasyarat penduduk tumbuh seimbang, di mana TFR 2,1 dan NRR 1. Itu bagus. Maka untuk Jawa Barat kita pertahankan saja ini,” kata Wihaji di sela Rapat Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat Jawa Barat.
Wihaji mengaku mendapat permintaan dari Gubernur Jawa Barat untuk berbicara di hadapan ribuan peserta yang berasal dari unsur kepala daerah, kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang membidangi rumpun kesejahteraan rakyat, para camat, kepala desa, dan lurah se-Jawa Barat. Dalam kegiatan tersebut, topik yang dibahas yaitu mengenai strategi menurunkan angka kemiskinan, stunting, angka kematian ibu dan bayi, angka kematian ibu melahirkan, penyelesaian masalah sampah dan lingkungan, serta peningkatan partisipasi KB di Jawa Barat.
Wihaji mengungkapkan jika BKKBN baru saja memecahkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) untuk kategori “Pelayanan Vasektomi Serentak dengan Jumlah Akseptor Terbanyak” sebanyak 2.000 akseptor. Jumlah tersebut memecahkan rekor kategori yang sama beberapa tahun sebelumnya sebanyak 1.500 akseptor. Pelayanan serentak tahun ini berlangsung di 190 kabupaten/kota dan 195 fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia.
“Kami baru saja memecahkan rekor MURI di Majalengka, Pak Gub. Rekor untuk pelayanan vasektomi terbanyak. Kami juga memberikan biaya jaminan hidup masing-masing sebesar Rp 450 ribu untuk mengganti waktu mereka pada saat menjalani vasektomi,” ungkap Wihaji.
Wihaji juga menuturkan tentang update capaian lima quick wins Kemendukbangga dan pelaksanaan makanan bergizi gratis (MBG) khusus ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD. Pertama, Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting), berupa intervensi keluarga rentan stunting untuk bantuan yang sesuai kebutuhan baik nutrisi dan nonnutrisi dengan target 1 juta keluarga berisiko stunting (KRS).
Kedua, Taman Asuh Sayang Anak (Tamasya), berupa daycare unggul yang terstandarisasi berkolaborasi dengan seluruh lembaga pemerintah dan swasta. Di sini, disediakan pengasuh tersertifikasi, psikolog anak, dan dokter spesialis anak, laporan tumbuh kembang anak setiap bulan. Ketiga, Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI), berupa gerakan optimalisasi peran ayah untuk menjawab fenomena fatherless. “Anak-anak sekarang sudah kehilangan figur ayah, fatherless. Ayah mereka adalah gadget. Melalui gerakan ini kita ingin mengajak para ayah untuk terlibat aktif dalam pengasuhan anak-anaknya,” kata Wihaji.
Mendukbangga Wihaji Ingin Jabar Pertahankan Kinerja Bangga Kencana, KDM Langsung Tambah Insentif KB Pria Sumedang Bagus – 28 Apr 2025, 21:38 WIB Penulis: B. Hartati Editor: Tim Sumedang Bagus Mendukbangga/ Kepala BKKBN Wihaji /istimewa Kedua, Taman Asuh Sayang Anak (Tamasya), berupa daycare unggul yang terstandarisasi berkolaborasi dengan seluruh lembaga pemerintah dan swasta. Di sini, disediakan pengasuh tersertifikasi, psikolog anak, dan dokter spesialis anak, laporan tumbuh kembang anak setiap bulan. Ketiga, Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI), berupa gerakan optimalisasi peran ayah untuk menjawab fenomena fatherless. “Anak-anak sekarang sudah kehilangan figur ayah, fatherless. Ayah mereka adalah gadget. Melalui gerakan ini kita ingin mengajak para ayah untuk terlibat aktif dalam pengasuhan anak-anaknya,” kata Wihaji. Keempat, SuperApps Tentang Keluarga yang berisi layanan A-Z pembangunan keluarga, konsultasi problematika keluarga, anak, konselor, dan pendataan keluarga Indonesia. Kelima, Sidaya atau Lansia Berdaya, berupa penyediaan homecare berbasis komunitas untuk usia lanjut yang tidak mendapat perawatan oleh anak. Kemudian, bantuan dan pelayanan kesehatan gratis bagi lansia di puskesmas dan RSUD tanpa rujukan. Terakhir, pemberdayaan lansia sesuai kapasitas, lapangan pekerjaan yang sesuai. “Saya kira kira pas lah. Kebijakannya apa, tindak lanjutnya apa. Yang penting tindak lanjut. Jadi, kalau kalau enggak ada tindak lanjut ya sayang. Maka kita nanti pasti akan berkoordinasi dengan kementerian terkait yang diundang oleh Pak Gubernur hari ini. Semoga ada tindak lanjut yang berkenaan dengan kewenangan masing-masing kementerian, tapi dalam satu semangat yang sama membangun Jawa Barat,” ucap Wihaji.
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi langsung menanggapi paparan Menteri Wihaji dengan menjanjikan tambahan insentif dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Insentif tersebut diberikan kepada suami yang bersedia menjadi akseptor KB pria vasektomi sebesar 500 ribu rupiah. “Program konkretnya, Jawa Barat memiliki program ‘Abdi Nagri Nganjang ka Warga’. Program ini bertujuan mendekatkan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat. Tolong siapkan Pak Sekda untuk memberikan tambahan insentif bagi laki-laki yang mau ber-KB sebesar Rp 500 ribu dari Pemprov. Sementara untuk para ibu kita siapkan bantuan sembako,” kata Dedi. Pada paparan sebelumnya, Dedi menyampaikan rencana menjadikan kesertaan KB sebagai syarat untuk menerima bantuan sosial maupun beasiswa pendidikan. Lebih khusus lagi, menjadi peserta KB pria berupa vasektomi alias metode operasi pria (MOP). “Nanti ada 150 ribu penerima bantuan sambungan listrik baru dari Pemprov. Syaratnya, boleh menerima bantuan sambungan baru tapi harus KB dulu. Anak-anaknya nanti ada yang beasiswa, boleh anaknya beasiswa tapi ibunya harus KB dulu. Nanti misalnya ada penerima bantuan masih usia produktif, boleh menerima bantuan tapi harus KB dulu. Nanti ada bantuan rutilahu terintegrasi provinsi dan kabupaten/kota, boleh terima bantuan tapi harus KB dulu,” tegas Dedi. Dedi Mulyadi juga menyatakan, “Saya selalu menuntut orang yang saya bantu untuk KB dulu. Yang harus hari ini dikejar, yang KB harus laki-laki. Iya, Pak. Saya sudah berhasil, silakan lihat di tayangan (kanal Youtube) saya. Jangan membebani reproduksi hanya perempuan. Perempuan jangan menanggung beban reproduksi, sabab nu beukian mah salakina. Harus laki-lakinya. Kenapa harus laki-laki, karena misalnya nanti perempuannya banyak problem. Misalnya lupa minum pilnya atau lainnya.
