Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) mempercepat penguatan infrastruktur irigasi pada awal 2026 sebagai langkah antisipatif menghadapi tingginya curah hujan dan meningkatnya risiko cuaca ekstrem di sejumlah sentra pangan nasional. Upaya ini dilakukan untuk menjaga stabilitas produksi beras sekaligus melindungi lahan pertanian dari potensi banjir dan genangan.
Penguatan tata kelola air menjadi fokus utama, mulai dari peningkatan jaringan irigasi, perbaikan drainase, hingga pengendalian genangan lahan. Infrastruktur tersebut dinilai krusial dalam mendukung peningkatan produktivitas pertanian di tengah dinamika iklim yang semakin tidak menentu.
Sebagai langkah konkret, Kementan mempercepat pelaksanaan program Cetak Sawah Rakyat (CSR) melalui skema fasilitas percepatan konstruksi atau RPATA. Skema ini dirancang untuk mempercepat penyelesaian pembangunan sawah baru di berbagai provinsi sebagai bagian dari kegiatan strategis Triwulan I Tahun 2026, dengan dukungan koordinasi lintas sektor.
Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian (Ditjen LIP) Kementan, Hermanto, menegaskan bahwa percepatan CSR merupakan bagian dari kebijakan penguatan infrastruktur air pertanian guna menjaga produksi beras nasional.
“Kami ingin memastikan dukungan lintas sektor berjalan optimal sehingga target konstruksi cetak sawah tahun 2025 di 20 provinsi dapat terealisasi tepat waktu dan berbasis data iklim yang akurat,” ujar Hermanto dalam koordinasi teknis lintas sektor bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan BMKG di Kantor Pusat Ditjen LIP, Jakarta, Senin (2/2/2026).
Hermanto juga mengapresiasi peran Kementerian Pekerjaan Umum dalam penanganan wilayah yang menghadapi kekeringan maupun kekurangan air, sebagai bagian dari penguatan infrastruktur pertanian nasional yang berkelanjutan.
Berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), sebagian besar wilayah Indonesia pada 2026 diprediksi mengalami curah hujan tahunan berkisar 1.500 hingga 4.000 milimeter, dengan sekitar 5,1 persen wilayah berada pada kategori di atas normal. Kondisi tersebut menuntut kesiapan infrastruktur irigasi dan sistem tata air pertanian yang lebih andal dan adaptif.
Direktur Layanan Iklim Terapan BMKG, Marjuki, menjelaskan bahwa selama periode 1981–2024 terjadi variasi tren curah hujan tahunan di berbagai wilayah Indonesia.
“Penurunan signifikan terjadi di sebagian Sumatra, Jawa, dan Nusa Tenggara, sementara peningkatan curah hujan terjadi di sebagian Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Pada Februari hingga Maret 2026, curah hujan bulanan diprediksi berada pada kategori menengah hingga tinggi, dengan potensi hujan sangat tinggi di sebagian Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, serta sebagian kecil Papua Tengah,” jelasnya.
Ia menambahkan, dinamika atmosfer pada awal tahun berpotensi memicu hujan lebat berdurasi singkat yang dapat meningkatkan risiko banjir dan genangan lahan pertanian.
“Informasi iklim ini menjadi dasar penting dalam pengaturan pola tanam dan pengelolaan tata air agar dampak negatif hujan ekstrem dapat ditekan,” tegas Marjuki.
Menanggapi hal tersebut, Hermanto menekankan pentingnya kolaborasi dengan BMKG dalam penyediaan data iklim berbasis ilmiah sebagai dasar pengambilan keputusan teknis di lapangan.
“Kami membutuhkan justifikasi dari data deret waktu curah hujan BMKG sebagai acuan percepatan penyelesaian target cetak sawah,” ujarnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Direktur Irigasi dan Rawa Kementerian Pekerjaan Umum, Yosiandi Radi Wicaksono, menyampaikan bahwa dukungan Kementerian PU difokuskan pada peningkatan keandalan jaringan irigasi pertanian. Berdasarkan evaluasi konstruksi CSR Tahun 2025, sebagian besar areal berada dalam wilayah Daerah Irigasi dan Daerah Irigasi Rawa yang memerlukan intervensi pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder.
Untuk areal potensial, intervensi dilakukan melalui pembangunan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier. Sementara untuk areal di luar wilayah irigasi, diperlukan pembangunan jaringan air tanah serta irigasi permukaan atau rawa.
Dalam keterangan persnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pengelolaan air menjadi kunci utama dalam menjaga produktivitas pertanian nasional di tengah perubahan iklim.
“Curah hujan yang tinggi harus kita kelola sebagai berkah. Melalui penguatan irigasi, perbaikan drainase, dan tata air lahan yang tepat, produksi padi tetap dapat terjaga dan bahkan ditingkatkan,” ujar Mentan Amran.
Ia memastikan produksi pangan nasional tetap aman meskipun dihadapkan pada tantangan cuaca ekstrem.
“Negara hadir melindungi petani dan memastikan keberlanjutan pertanian nasional sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan dan kesejahteraan petani,” tegasnya.
Melalui percepatan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur irigasi, pemerintah menargetkan peningkatan indeks pertanaman serta stabilitas produksi beras di berbagai sentra pangan. Penguatan tata air ini diharapkan mampu melindungi lahan pertanian dari risiko banjir maupun kekeringan, sekaligus meningkatkan produktivitas padi secara berkelanjutan.
