KLOPAKINDONESIA.COM – Jakarta – Seorang jaksa yang sempat melarikan diri dan diduga menabrak petugas saat Operasi Tangkap Tangan (OTT) akhirnya tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjalani pemeriksaan, Senin (22/12/2025).
Jaksa tersebut diketahui bernama Tri Taruna Fariadi, yang menjabat sebagai Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan. Taruna tiba di gedung KPK setelah sebelumnya tidak berada di lokasi saat OTT berlangsung.
Dalam operasi senyap yang digelar KPK pada Kamis (18/12/2025), Taruna diduga berupaya melarikan diri menggunakan kendaraan dan menyerempet hingga menabrak petugas KPK yang hendak mengamankannya. Aksi tersebut sempat menyita perhatian publik karena dinilai membahayakan keselamatan petugas penegak hukum.
Sebelum Taruna berhasil diamankan, dua jaksa lainnya lebih dulu ditangkap oleh tim KPK dalam OTT tersebut. Keduanya merupakan pejabat struktural di Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara, masing-masing Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) HSU dan Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel).
Ketiga jaksa tersebut kemudian ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terkait penanganan perkara. KPK menduga para tersangka meminta sejumlah uang kepada pihak tertentu dengan memanfaatkan kewenangan jabatan mereka.
Setelah sempat tidak tertangkap dalam OTT, Tri Taruna Fariadi akhirnya menyerahkan diri dan dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik. Saat tiba, Taruna tampak mengenakan rompi tahanan dan langsung digiring ke ruang pemeriksaan.
Kepada awak media, Taruna membantah telah menabrak petugas maupun sengaja melarikan diri. Meski demikian, KPK menegaskan seluruh rangkaian peristiwa, termasuk dugaan upaya menghalangi penangkapan, akan didalami dalam proses penyidikan.
KPK menegaskan tidak akan mentoleransi segala bentuk perlawanan maupun tindakan yang membahayakan petugas saat menjalankan tugas. Kasus ini sekaligus menambah daftar penanganan perkara korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum dan menjadi sorotan serius publik.
