KlopakIndonesia — Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Dirjen PAUD Dikdasmen), Gogot Suharwoto, melakukan pemantauan langsung pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2025/2026 di Kota Surabaya, Jawa Timur, pada Jumat (20/6).
Pemantauan langsung pelaksanaan SPMB Tahun Ajaran 2025/2026 ini dilakukan agar berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi. Serta guna memastikan kesiapan sistem pendukung dan pelayanan publik dalam pelaksanaan SPMB.
“Dari hasil pantauan, persiapan sudah sangat matang. Telah dilakukan uji coba sistem selama dua minggu, termasuk simulasi pendaftaran yang bertujuan memastikan sistem daring yang dibangun benar-benar siap dibuka pada Minggu malam, 22 Juni mendatang,” ujar Dirjen Gogot.
Ia juga mengapresiasi keterlibatan tim teknologi informasi yang tidak hanya memastikan sistem berjalan, tetapi juga sudah mulai mengintegrasikan kecerdasan buatan (AI) untuk meningkatkan kualitas layanan. “Hal ini mencerminkan transformasi digital yang terus bergerak maju,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Yusuf Masruh, menambahkan bahwa dari hasil uji coba, mayoritas orang tua sudah memahami alur pendaftaran. “Kami siapkan tutorial, peta sekolah, dan simulasi pemilihan. Harapannya masyarakat cukup melakukan pendaftaran dari rumah, tanpa perlu datang ke dinas atau sekolah,” ujarnya.
*Posko Konsultasi dan Akses untuk Semua*
Untuk memastikan inklusivitas, Pemerintah Kota Surabaya menyiapkan posko konsultasi di tingkat dinas dan sekolah. “Posko ini untuk mendampingi warga yang mengalami kendala teknis, baik jenjang SD, SMP, maupun SMA. Namun tetap, keputusan sekolah sepenuhnya ada di tangan orang tua dan murid,” kata Yusuf.
Menurut Yusuf, semua jalur penerimaan telah disesuaikan dengan aturan Kemendikdasmen, dimulai dari jalur afirmasi (terutama inklusif), disusul jalur prestasi, domisili, dan mutasi. “Kami diminta Wali Kota untuk tidak menyimpang dari ketentuan pusat, tetapi tetap menyesuaikan kebutuhan lokal,” ujarnya. Sekolah swasta pun dilibatkan dalam sistem SPMB dengan intervensi dan standar yang sama, termasuk pemberian beasiswa.
Dirjen Gogot menambahkan bahwa pelibatan sekolah swasta juga dilakukan secara paralel untuk menampung siswa yang belum tertampung di sekolah negeri. “Dengan kerja sama ini, anak-anak tetap mendapat tempat belajar yang layak dan dekat dari domisili, dengan dukungan beasiswa dari pemda,” ujarnya.
*Dukungan Berlapis dari Pemangku Kepentingan dan BPMP*
Proses SPMB ini turut diawasi oleh berbagai pihak. Ombudsman membuka posko pengaduan dan sejauh ini belum ada laporan yang masuk. UPT teknis pendidikan, BPMP Provinsi Jawa Timur, dan kementerian juga terus mendampingi daerah sejak penyusunan petunjuk teknis hingga pelaksanaan.
“Mulai dari awal, Dinas Pendidikan Surabaya telah aktif berdiskusi dan menyambut baik kebijakan pusat, serta menjadi salah satu yang pelaksanaannya paling lancar,” ujar perwakilan BPMP Jawa Timur.
*Persepsi Positif dari Orang Tua*
Minto Basuki, orang tua calon peserta didik SMAN 2 Surabaya, mengungkapkan bahwa proses SPMB tahun ini sangat mudah dipahami. “Saya tidak mengalami kendala apapun saat mengambil PIN. Informasi jalur masuk juga dijelaskan sejak di sekolah asal,” tuturnya.
Ia berharap proporsi penerimaan bisa memberikan ruang lebih bagi siswa berprestasi yang rumahnya jauh, namun tetap mengapresiasi pelayanan panitia yang ramah dan membantu.
Pelaksanaan SPMB 2025/2026 di Surabaya mencerminkan sinergi kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat dalam mewujudkan proses seleksi yang adil, inklusif, dan berintegritas. Kehadiran langsung Wamendikdasmen dan Dirjen PAUD Dikdasmen ke sekolah menjadi bukti nyata perhatian pemerintah terhadap mutu kualitas pelaksanaan di lapangan.
Dengan dukungan teknologi, layanan bantuan yang merata, serta pengawasan yang konsisten, Surabaya menampilkan praktik baik dalam penyelenggaraan SPMB yang transparan, inklusif, dan berintegritas serta dapat menjadi contoh bagi daerah lain. Harapannya, sistem ini terus diperkuat untuk memastikan bahwa setiap anak Indonesia memiliki kesempatan yang setara untuk memperoleh pendidikan berkualitas, tanpa diskriminasi dan intervensi, demi masa depan yang lebih baik. model ini dapat direplikasi di daerah lain untuk menjamin setiap anak Indonesia memperoleh hak atas pendidikan yang setara dan bermutu.
