Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan tanggapan tegas terhadap kritik yang disampaikan Atalia Praratya mengenai kebijakan penambahan jumlah siswa dalam satu rombongan belajar (rombel) hingga 50 siswa per kelas di sejumlah sekolah negeri. Kritik tersebut dilontarkan Atalia sebagai anggota DPR RI sekaligus istri mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
Kebijakan itu menuai sorotan karena dinilai akan membebani guru dan mengurangi kenyamanan siswa dalam proses pembelajaran. Namun, Dedi Mulyadi tidak tinggal diam. Ia menyatakan bahwa kebijakan tersebut diambil sebagai langkah darurat agar anak-anak yang tinggal di sekitar sekolah tidak kehilangan akses pendidikan.
“Itu pun kami lakukan terpaksa, dibanding mereka tidak sekolah. Mereka tinggal rumahnya dekat sekolah, jadi kalau harus bergeser ke tempat lain yang jauh bisa jadi mereka putus sekolah,” ujar Dedi, Sabtu (2/8/2025).
Dedi menjelaskan bahwa banyak sekolah negeri di daerah perkotaan mengalami kelebihan pendaftar, sementara kapasitas dan ruang belajar terbatas. Karena itu, kebijakan rombel 50 siswa per kelas diterapkan secara terbatas hanya di 48 sekolah.
Tak hanya itu, Dedi juga menyebut bahwa pembangunan sekolah baru di Jawa Barat dalam kurun waktu 2020–2025 sangat minim. Ia bahkan mengungkap data rinci pembangunan sekolah selama masa kepemimpinan Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jawa Barat.
“Kita harus menampung jumlah siswa hampir 800.000 anak. Dan yang terserap sekolah pemerintah tidak semuanya. Hanya 40 persen. Kenapa ini terjadi? Karena di Provinsi Jawa Barat sejak tahun 2020 sampai saat ini membangun sekolah baru sedikit,” kata Dedi Mulyadi.
Menurut data yang disampaikan Dedi:
- Tahun 2020: Tidak ada pembangunan sekolah baru
- Tahun 2021: Dibangun 2 unit SMA
- Tahun 2022: Dibangun 1 unit SMA
- Tahun 2023: Dibangun 6 unit (1 SMA, 3 SMK, 2 SLB)
- Tahun 2024: Dibangun 5 unit (1 SLB, 3 SMA, 1 SMK)
- Tahun 2025: Direncanakan membangun 15 unit (11 SMA, 2 SMK, 2 SLB)
Dedi menyebut bahwa akibat minimnya pembangunan, hanya sekitar 40 persen lulusan SMP yang dapat tertampung di sekolah negeri. Sementara sisanya harus mencari alternatif di sekolah swasta atau terancam tidak melanjutkan pendidikan.
“Daripada menyuruh anak-anak miskin sekolah di tempat jauh, lebih baik kita tampung dulu sambil cari solusi jangka panjang. Ini soal rasa kemanusiaan,” kata Dedi.
Dedi juga menegaskan bahwa Atalia tidak bisa membandingkan sekolah negeri dengan sekolah rakyat. Ia menyebut sekolah rakyat mendapat perhatian khusus dari Presiden Prabowo Subianto dan tidak bisa disejajarkan begitu saja dalam konteks ini.
“Sekolah rakyat dapat perhatian langsung dari Presiden. Jadi tidak bisa dibandingkan secara langsung dengan sekolah negeri dalam urusan kapasitas dan operasional,” imbuhnya.
Dalam kesempatan tersebut, Dedi menegaskan komitmennya untuk membangun lebih banyak sekolah baru pada tahun-tahun mendatang demi mengurai kepadatan siswa dan memperbaiki kualitas pendidikan di Jawa Barat.
