Badan Gizi Nasional (BGN) meminta seluruh dapur pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk tidak lagi menggunakan biskuit dan roti yang diproduksi oleh perusahaan besar sebagai menu utama maupun pendamping.
Kepala BGN menegaskan kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memastikan kualitas gizi yang lebih optimal bagi penerima manfaat, sekaligus mendorong pemanfaatan bahan pangan segar dan produk lokal. Menu MBG diharapkan tidak bergantung pada pangan olahan industri besar, melainkan diolah langsung di dapur dengan komposisi gizi seimbang.
“Program MBG dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan. Karena itu, kami mendorong dapur MBG memanfaatkan bahan pangan segar seperti beras, sayuran, lauk berprotein, serta sumber karbohidrat lokal,” ujar perwakilan BGN.
Selain aspek gizi, kebijakan ini juga bertujuan memperkuat pemberdayaan ekonomi nasional. Kepala BGN Nanik menjelaskan bahwa pelibatan pelaku usaha lokal dalam program MBG telah diatur secara tegas dalam Pasal 38 ayat (1) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025.
Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri serta pelibatan usaha mikro, usaha kecil, perseroan perorangan, koperasi, koperasi desa atau kelurahan Merah Putih, serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Nanik menilai penggunaan biskuit dan roti dari perusahaan besar kurang sejalan dengan semangat Perpres tersebut. Selain berpotensi mengurangi nilai gizi optimal akibat kandungan gula, garam, dan bahan tambahan pangan, ketergantungan pada produk industri besar juga dinilai menghambat peran UMKM lokal dalam rantai pasok MBG.
Sebagai contoh praktik baik, Nanik mencontohkan pelaksanaan Program MBG di Kota Depok, Jawa Barat, yang dinilai memiliki kerja sama sangat baik dengan masyarakat. Di wilayah tersebut, roti untuk pasokan MBG tidak berasal dari perusahaan besar, melainkan diproduksi oleh kelompok ibu-ibu yang merupakan orang tua siswa sekolah.
“Model seperti di Depok ini menunjukkan bahwa pelibatan masyarakat dan UMKM bisa berjalan efektif. Selain memenuhi kebutuhan MBG, kegiatan ini juga memberdayakan orang tua siswa dan menggerakkan ekonomi lokal,” jelas Nanik.
BGN mendorong daerah lain untuk meniru pola kerja sama tersebut agar pelaksanaan MBG tidak hanya berdampak pada perbaikan gizi anak, tetapi juga menciptakan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat sekitar.
