Presiden Prabowo Subianto memberikan pengarahan kepada Kepala Daerah se-Papua serta Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12/2025). Mengawali arahannya, Kepala Negara mengingatkan pentingnya solidaritas nasional dalam menghadapi musibah yang terjadi di sejumlah daerah, termasuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa di tengah cobaan, proses pembangunan dan transformasi bangsa tidak boleh terhenti.
“Di tengah cobaan, di tengah rintangan, di tengah hambatan, kita harus lebih keras lagi bekerja, lebih kuat usaha kita untuk meneruskan proses transformasi bangsa kita,” ujar Presiden Prabowo.
Lebih lanjut, Presiden Prabowo menekankan bahwa transformasi Indonesia harus dilakukan secara merata di seluruh wilayah tanpa terkecuali. Presiden juga menegaskan bahwa penghapusan kemiskinan dan ketertinggalan merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya negara modern.
“Kita tidak bisa menerima kenyataan bahwa masih ada rakyat kita yang hidup dalam keadaan kesulitan, kekurangan, apalagi kelaparan,” ungkap Presiden.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo turut menyoroti posisi Indonesia sebagai salah satu kekuatan ekonomi dunia, yang harus diiringi dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerataan hasil pembangunan. Presiden pun mengajak seluruh unsur pimpinan pusat dan daerah, termasuk Komite Percepatan, untuk bersama-sama mengelola kekayaan negara secara arif, jujur, dan bertanggung jawab agar dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia.
Presiden Prabowo juga menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam melakukan pembenahan internal, khususnya dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.
“Korupsi, penyelewengan, penyalahgunaan kekuasaan, mencari keuntungan pribadi, mencari kelompok dari kekayaan negara, membiarkan kekayaan negara dicuri, diselundupkan, ini di ujungnya adalah akan memperberat kehidupan rakyat kita semua,” ucap Presiden.
Presiden Prabowo menekankan bahwa pemerintah tidak akan ragu mengambil tindakan tegas terhadap pejabat yang tidak menjalankan amanah dengan baik. Presiden menegaskan bahwa jabatan publik adalah bentuk pengabdian kepada negara dan rakyat.
“Siapa yang tidak bisa setia menjalankan tugas rakyat, kita persilahkan untuk berhenti dari jabatan-jabatan pengabdian kepada negara dan rakyat,” pungkas Presiden.
