KUALA LUMPUR – Pemerintah Kamboja dan Thailand resmi menyepakati gencatan senjata tanpa syarat setelah lima hari bentrokan bersenjata di wilayah perbatasan kedua negara. Kesepakatan ini dicapai dalam pertemuan diplomatik darurat yang difasilitasi oleh Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, di Putrajaya, Minggu (27/7).
Gencatan senjata mulai berlaku pada pukul 00.00 waktu setempat, Senin, 28 Juli 2025. Pertemuan dihadiri oleh Perdana Menteri Kamboja Hun Manet dan Penjabat Perdana Menteri Thailand Phumtham Wechayachai, yang didampingi menteri luar negeri dan pertahanan masing-masing negara.
Anwar Ibrahim dalam pernyataannya menegaskan bahwa gencatan senjata ini bersifat tanpa prasyarat dan mengikat kedua belah pihak untuk menghentikan segala bentuk aksi militer. Ia juga menyebut Malaysia akan mengerahkan tim pemantau ASEAN guna mengawasi pelaksanaan kesepakatan tersebut.
Konflik bersenjata yang pecah sejak 24 Juli telah menewaskan sedikitnya 35 orang dan memaksa ratusan ribu warga sipil di kedua sisi perbatasan mengungsi. Insiden awal dipicu oleh ledakan ranjau darat yang memicu saling tuduh dan peningkatan militer di wilayah sengketa.
Sebagai tindak lanjut dari gencatan senjata, pertemuan informal antar perwira militer akan digelar pada 29 Juli, diikuti oleh pertemuan Komite Perbatasan Umum pada 4 Agustus mendatang di wilayah Kamboja. Pertemuan tersebut ditujukan untuk menyusun mekanisme implementasi teknis, termasuk jalur komunikasi langsung dan prosedur pelaporan insiden.
Pemerintah Amerika Serikat dan Tiongkok turut memberikan tekanan diplomatik dalam proses ini. Presiden AS Donald Trump dan pejabat tinggi Tiongkok hadir sebagai co-penyelenggara dan menyerukan penghentian kekerasan secara menyeluruh. Presiden Trump bahkan sempat mengancam menunda kerja sama dagang dengan kedua negara jika konflik berlanjut.
Meski demikian, beberapa pejabat Thailand masih menyatakan keraguan terhadap komitmen Kamboja. Sementara itu, pemerintah Kamboja menolak tudingan tersebut dan menegaskan bahwa keselamatan warga sipil menjadi prioritas utama.
Gencatan senjata ini diharapkan menjadi langkah awal dalam membangun kembali kepercayaan dan mencegah eskalasi lebih lanjut di kawasan yang telah lama menjadi titik panas sengketa perbatasan.
