*KDM Jangan Centil*
Saya termasuk salah satu pendukung Kang Dedi Mulyadi ( KDM ). Malah nyoblos ge teu tanggung-tanggung di coblos tarangna, sebagai Gubernur Jawa Barat. Hehe.. Dan menang.
Belum resmi dilantik KDM sudah melakukan gebrakan berbagai hal, baik itu tindakan, kebijakan hingga aturan di berbagai instansi dan dinas. Meski dalam segi aturan belum diketahui secara pasti boleh atau tidak ?
Namun, diberbagai kebijakan dan pernyataan yang dilontarkan, hal hal tersebut menyentuh berbagai persoalan riil dimasyarakat.
Dalam pendidikan misalnya, KDM menyoroti tentang ijasah yang ditahan. Mungkin karena “sieun” teu dipake deui Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat mengeluarkan surat edaran agar semua sekolah SMA/SMK untuk menyerahkan ijasah yang di tahan. Padahal jelas KDM belum dilantik jadi Gubernur Jawa Barat.
Yang jadi permasalahan Sekolah negeri okelah. Karena memang sekolah pemerintah. Ini sekolah swasta. Yang jelaslah rada ngahuleng. Karena teu jelas, apakah digantian atawa henteu. Memang ada bantuan dari Provinsi sebanyak 600 miliar setiap tahun untuk sekolah yang ada di Pemprov Jabar. Iya harus dijelaskan bantuannya untuk apa? Untuk penebusan ijasah bagi siswa yang nunggak, untuk peningkatan mutu sekolah. Jadi tidak bisa 600 miliar dijadikan alasan, sekolah swasta yang menolak memberikan ijasah. Iya yang namanya sekolah swasta maju mundurnya sekolah, iya iuran sekolah siswanya, uang bangunan.
Belum lagi pelarangan study tour, pembelian seragam sekolah, renang. Padahal kihta tahu tiap sekolah pasti punya ciri khas dalam seragam sekolah seperti misalnya pakaian olah raga,seragam batik. Kalau renang kan ekstrakurikuler, terlalu jauh urusan yang begitu sampai sampai Gubernur harus turun tangan. Sakalian we atuh Atletik, Bulutangkis, Jaipongan, Karate, Pencak Silat atau hal hal yang berbau ekstrakulikuler ge dilarang.
Saya bukan termasuk golongan pro atau kontra. Tapi saya dibarisan rakyat jelata. “Digugu heug henteu kajeun”. Sejatinya KDM menahan diri, Jangan centil. Sebelum dilantik janganlah bikin konten konten ( yang memang KDM mah ahlina). Ari masyarakat di kita sudah pasti diteleg mentah mentah. Walau baru sebatas omongan belum resmi sudah heboh. Padahal kebijakan kebijakan Gubernur nantinya tidak terlepas dari persetujuan DPRD Provinsi da emang begitu aturanna
Hapunten KDM kumawantun.
Hari Sinastrio
( Pengamat Sosial )
