Jakarta — Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menegaskan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada berada dalam tekanan waktu yang ketat menyusul Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024. DPR, kata dia, hanya memiliki waktu hingga 2026 untuk merampungkan regulasi tersebut sebelum tahapan Pemilu 2029 dimulai pada 2027.
“Kalau kita mengacu pada Putusan MK 135, ada pengaturan penundaan yang membuat tahapan menjadi sangat jelas. Pemilu 2029 itu sudah fixed, tahapannya dimulai 2027, artinya regulasinya harus selesai paling lambat 2026,” ujar Dede saat ditemui Parlementaria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/2/2026).
Menurutnya, kondisi ini membuat Komisi II DPR RI harus bergerak cepat. Pihak yang paling terdampak dari ketidakpastian regulasi adalah para penyelenggara pemilu yang membutuhkan kepastian hukum sejak awal untuk menyusun tahapan dan persiapan secara matang.
“Yang paling tertekan itu justru penyelenggara pemilu. Mereka butuh kepastian aturan sejak awal, sementara waktu kita sangat terbatas,” katanya.
Di sisi lain, Dede menekankan bahwa pembahasan RUU Pilkada masih bersifat dinamis. Hingga kini, DPR belum mengambil keputusan final terkait metode pembentukan undang-undang, apakah melalui kodifikasi, omnibus law, atau pendekatan lainnya.
“Metodenya masih proses. Apakah nanti kodifikasi atau omnibus law, itu belum diputuskan. Yang paling penting bagi kami adalah menyelesaikan isu-isu substansialnya terlebih dahulu,” tegas Legislator Fraksi Partai Demokrat tersebut.
Komisi II DPR RI saat ini tengah memetakan sejumlah isu krusial yang harus diselesaikan dalam RUU Pilkada. Setidaknya terdapat sekitar 20 isu utama yang akan menjadi fokus pembahasan sebelum menentukan bentuk regulasi yang paling tepat.
“Kita petakan dulu isu-isunya. Bisa saja ada sekitar 20 isu utama yang harus diselesaikan. Setelah itu baru kita lihat, apakah paling tepat dikodifikasi atau menggunakan pendekatan lain,” ujarnya.
Dede juga mengungkapkan bahwa pandangan para pemangku kepentingan terkait opsi kodifikasi cukup beragam. Sejumlah akademisi, pemerhati pemilu, hingga organisasi masyarakat sipil yang diundang dalam pembahasan memberikan pandangan yang tidak seragam.
“Ada yang setuju kodifikasi, ada yang tidak. Kita terbuka terhadap semua masukan. Karena faktanya, sampai hari ini kita juga masih mencari format sistem yang paling tepat untuk Indonesia,” katanya.
Ia menambahkan, dinamika hukum masih sangat mungkin terjadi, terutama apabila Mahkamah Konstitusi kembali mengeluarkan putusan baru yang berkaitan dengan sistem pemilu dan pilkada. Karena itu, DPR memilih bersikap hati-hati namun tetap bergerak dalam koridor waktu yang tersedia.
“Kita tetap berkaca pada putusan MK yang ada. Tapi dinamika hukum itu selalu mungkin. Yang jelas, target kami RUU Pilkada harus selesai pada 2026 agar tahapan Pemilu 2029 bisa berjalan dengan pasti,” pungkasnya.
