Rakernas Partai Gerakan Rakyat Hasilkan Rekomendasi, Tolak Pilkada Dipilih DPRD

- Jurnalis

Minggu, 18 Januari 2026 - 19:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gerakan Rakyat – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Rakyat resmi membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I sesi pertama di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta Pusat, pada 17 Januari 2026.

Gerakan Rakyat – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Rakyat resmi membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I sesi pertama di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta Pusat, pada 17 Januari 2026.

Juru Bicara Partai Gerakan Rakyat, Angga Putra Fidrian, menyampaikan sejumlah rekomendasi yang disampaikan pengurus wilayah dan Dewan Pakar Gerakan Rakyat usai perkumpulan tersebut memutuskan bertransformasi menjadi partai politik.

Angga mengatakan, salah satu rekomendasi utama yang menjadi perhatian Partai Gerakan Rakyat adalah penolakan terhadap wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Menurutnya, seluruh anggota Partai Gerakan Rakyat sepakat bahwa pemilihan kepala daerah harus tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat.

“Pilkada harus dipilih langsung oleh rakyat,” kata Angga dalam konferensi pers di Hotel Arya Duta Menteng, Jakarta Pusat, Ahad, 18 Januari 2026.

Selain itu, rekomendasi yang disampaikan para pengurus wilayah dan Dewan Pakar juga meminta Partai Gerakan Rakyat untuk mendorong pemulihan ekologis secara serius serta menetapkan bencana di Sumatera sebagai bencana nasional.

Angga menambahkan, rekomendasi lainnya adalah agar Partai Gerakan Rakyat tetap mengawal proses reformasi Polri hingga tuntas serta mendukung upaya pelestarian lingkungan hidup.

Baca Juga :  Menteri Wihaji Turun ke Desa Nagrak: Bedah Rumah dan Intervensi Gizi untuk Tekan Stunting di Bogor

“Dari Sulawesi Tenggara menyampaikan aspirasi bahwa proyek strategis nasional pada praktiknya tidak selalu berjalan seperti yang disampaikan oleh pemerintah,” ujar Angga.

Atas berbagai rekomendasi tersebut, Angga menegaskan Partai Gerakan Rakyat berkomitmen melakukan pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan yang berjalan. Ia menilai rekomendasi yang disampaikan mencerminkan praktik demokrasi internal yang dijalankan oleh Gerakan Rakyat.

“Ini adalah contoh dari demokrasi yang ditetapkan dan dilakukan oleh teman-teman Gerakan Rakyat,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Rakyat, Muhammad Ridwan, mengatakan sidang pleno Rapat Kerja Nasional I telah memutuskan dan menetapkan sejumlah poin penting.

Ridwan menyebut, Gerakan Rakyat meyakini tujuan utama dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia melalui sistem demokrasi yang terbuka, partisipatif, dan berkeadaban.

Keyakinan tersebut, lanjut Ridwan, diwujudkan dalam karakter Panca Dharma, yakni religius, nasionalis kerakyatan, kesatria, kasih sayang, serta integritas moral sebagai landasan perjuangan.

Baca Juga :  Daftar Nama 50 Caleg yang Lolos DPRD Kota Bandung  Periode 2024–2029

Ia menambahkan, Gerakan Rakyat juga menyadari bahwa terwujudnya Indonesia yang adil, makmur, dan bermartabat memerlukan perjuangan yang terorganisir dan berkelanjutan di ranah politik.

“Dengan perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa dan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, perkumpulan Gerakan Rakyat mendirikan sebuah partai dengan nama Partai Gerakan Rakyat,” kata Ridwan.

Dalam sidang pleno tersebut, peserta Rakernas juga menetapkan Ketua DPP Gerakan Rakyat, Sahrin Hamid, sebagai Ketua Umum Partai Gerakan Rakyat.

Ridwan menjelaskan, keputusan pembentukan partai politik tersebut didukung hasil e-voting yang disampaikan kepada seluruh anggota dengan pertanyaan persetujuan Gerakan Rakyat menjadi partai politik. Hasilnya, sebanyak 403 atau 98 persen pengurus wilayah menyatakan setuju.

Berdasarkan hasil tersebut, Rakernas merekomendasikan agar Ketua Umum terpilih segera membentuk dan melengkapi struktur kepengurusan Partai Gerakan Rakyat sesuai dengan visi, misi, dan karakter Gerakan Rakyat.

 

Follow WhatsApp Channel klopakindonesia.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

DPRD Jawa Barat Sahkan Perda Pertanggungjawaban APBD 2025, Dedi Mulyadi Tekankan APBD untuk Kesejahteraan Rakyat
Bio Farma Resmikan Fasilitas CNG, Emisi Karbon Turun 24 Persen dan Biaya Energi Hemat 37 Persen
Tahun Ajaran Baru Dimulai, Mendikdasmen Tegaskan MPLS 2026 Wajib Bebas Perpeloncoan dan Senioritas
FLHBN Tanam 10.000 Bibit Mangrove di Cirebon, Perkuat Pesisir dari Ancaman Abrasi
Puncak HLUN 2026, 3.000 Lansia Bekasi Meriahkan Kriyaan Lansia dan Dukung Program SIDAYA
Hari Pustakawan Indonesia, Kemendikdasmen Ubah Perpustakaan Jadi Rumah Pendidikan
Kemendikdasmen Cetak Influencer Positif Lewat Bintang Sobat SMP 2026
Kemendikdasmen Perkuat LKP, Lulusan Disiapkan Tembus Dunia Kerja Internasional

Berita Terkait

Rabu, 15 Juli 2026 - 20:31 WIB

DPRD Jawa Barat Sahkan Perda Pertanggungjawaban APBD 2025, Dedi Mulyadi Tekankan APBD untuk Kesejahteraan Rakyat

Rabu, 15 Juli 2026 - 19:24 WIB

Bio Farma Resmikan Fasilitas CNG, Emisi Karbon Turun 24 Persen dan Biaya Energi Hemat 37 Persen

Senin, 13 Juli 2026 - 16:02 WIB

Tahun Ajaran Baru Dimulai, Mendikdasmen Tegaskan MPLS 2026 Wajib Bebas Perpeloncoan dan Senioritas

Sabtu, 11 Juli 2026 - 14:40 WIB

FLHBN Tanam 10.000 Bibit Mangrove di Cirebon, Perkuat Pesisir dari Ancaman Abrasi

Kamis, 9 Juli 2026 - 10:39 WIB

Puncak HLUN 2026, 3.000 Lansia Bekasi Meriahkan Kriyaan Lansia dan Dukung Program SIDAYA

Berita Terbaru