Bandung, 3 Desember 2025 — Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali menorehkan prestasi nasional setelah dinobatkan sebagai Pelaksana Pemutakhiran Pendataan Keluarga 2025 (PK-25) Terbaik Tingkat Provinsi. Penghargaan tersebut diberikan pada Diseminasi Nasional Hasil PK-25 yang digelar Kemendukbangga/BKKBN di Jakarta, Selasa (26/11/2025).
Penghargaan diterima langsung oleh Kepala DP3AKB Jawa Barat, Siska Gerfianti, mewakili Gubernur Jawa Barat. Siska menegaskan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh unsur yang terlibat.
“Penghargaan ini adalah apresiasi atas kerja keras dan sinergi seluruh pihak, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga para kader di lapangan. Keakuratan data keluarga menjadi fondasi vital untuk perencanaan pembangunan dan kebijakan yang tepat sasaran, termasuk penguatan ketahanan keluarga,” ujar Siska dalam keterangan tertulis di Bandung, Rabu (3/12/2025).
Berdasarkan data BPS Provinsi Jawa Barat 2024, terdapat sekitar 12,8 juta keluarga di Jawa Barat. Pemutakhiran PK-25 yang mencakup 27 indikator keluarga menjadi rujukan utama untuk menyusun program-program strategis seperti bantuan sosial, layanan kesehatan, pengendalian stunting, hingga peningkatan kesejahteraan keluarga.
Acara diseminasi yang diselenggarakan secara hybrid di Auditorium Kemendukbangga/BKKBN, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, dihadiri lebih dari 1.000 peserta dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah, akademisi, dan mitra pembangunan.
Temuan Mengejutkan PK-25: 1 dari 4 Keluarga Indonesia Mengalami “Fatherless”
Dalam sambutannya, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji mengungkap temuan penting PK-25. Data menunjukkan bahwa 25 persen keluarga Indonesia berada dalam kondisi fatherless, yaitu rendahnya keterlibatan ayah dalam pengasuhan.
“Kondisi ini berdampak besar terhadap tumbuh kembang anak, baik secara psikologis, sosial, hingga prestasi akademik. Angkanya lebih tinggi di wilayah perdesaan, tertinggi di Papua Pegunungan, dan terendah di Bali. Peningkatan kasus juga terlihat pada keluarga dengan ayah perantau atau kepala keluarga yang tidak bekerja,” jelas Wihaji.
Menko PMK: Kebijakan Berbasis Data Jadi Kunci
Pada kesempatan yang sama, Menko PMK Pratikno menegaskan bahwa data PK-25 adalah pijakan penting dalam pembangunan manusia Indonesia yang berkelanjutan. Ia menyoroti pentingnya integrasi teknologi dalam percepatan penanggulangan stunting.
Pratikno menekankan bahwa pemanfaatan teknologi seperti cloud computing, kecerdasan buatan (AI), dan machine learning memungkinkan pengolahan big data keluarga secara cepat dan akurat.
“Data bukan hanya tentang gambaran masalah hari ini, tetapi juga membantu melacak penyebab dan efektivitas intervensi. Integrasi data memungkinkan pemerintah memantau stunting dan menyesuaikan kebijakan secara real time,” ujarnya.
Salah satu pendekatan yang ditekankan adalah precision nutrition, yaitu intervensi gizi berbasis kebutuhan individual anak untuk memastikan penanganan stunting yang lebih tepat sasaran.
