Heboh Stiker “Keluarga Miskin”, 30 Ribu Warga Jateng Pilih Keluar dari Bansos

- Jurnalis

Rabu, 26 November 2025 - 05:54 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Klopakindonesia.com — Kebijakan penempelan stiker bertuliskan “Keluarga Miskin” pada rumah penerima bantuan sosial (bansos) memicu gelombang pengunduran diri ribuan warga di Jawa Tengah. Kementerian Sosial menyebut lebih dari 30.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) memilih mundur setelah rumah mereka dijadwalkan dipasangi stiker penanda tersebut.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjelaskan bahwa kebijakan penandaan rumah ini merupakan bagian dari upaya memastikan penyaluran bansos tepat sasaran sekaligus mendorong transparansi publik. Menurutnya, banyak warga yang keluar dari daftar karena merasa sudah mampu atau tidak ingin rumahnya diberi label “miskin”.

Baca Juga :  Prajurit Satgas Yonmek UNIFIL Tetap Rayakan HUT Ke-79 TNI Di Tengah Konflik Lebanon

“Ini justru menjadi gerakan positif. Banyak masyarakat yang merasa sudah mandiri akhirnya memilih untuk tidak lagi menerima bansos. Jadi bantuan bisa dialihkan kepada keluarga lain yang lebih membutuhkan,” ujar Gus Ipul.

Namun, kebijakan ini juga memunculkan polemik. Sejumlah warga mengaku keberatan karena merasa malu jika rumah mereka diberi stiker tersebut. Ada pula warga yang menyatakan tidak pernah menolak bansos, tetapi enggan menerima konsekuensi berupa penempelan label yang dianggap menstigmatisasi.

Sejumlah pemerintah daerah di Jawa Tengah sebelumnya telah melakukan verifikasi ulang terhadap KPM, sekaligus meminta kesediaan warga agar rumah mereka diberi tanda. Di beberapa wilayah, petugas menegaskan bahwa penolakan pemasangan stiker berarti warga dianggap tidak bersedia menjadi penerima lagi.

Baca Juga :  Virus HMPV Ditemukan di Indonesia, Komisi IX Minta Masyarakat Tak Panik

Terlepas dari pro dan kontra, pemerintah menegaskan bahwa penempelan stiker merupakan bagian dari mekanisme pengawasan publik agar penerima bantuan benar-benar sesuai kriteria. Sementara itu, data KPM yang mengundurkan diri akan segera diganti oleh keluarga lain yang dinilai lebih layak sesuai hasil verifikasi.

 

Follow WhatsApp Channel klopakindonesia.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Pegadaian Timor Leste Tumbuh Pesat, Kanwil Jabar Perkuat Dukungan Ekspansi Internasional
BBPPMPV BMTI Luncurkan Green Office dan Green Culture, Dorong Pendidikan Vokasi Berkelanjutan
Kemendikdasmen Perkuat Tata Kelola OSN 2026, Integritas dan Kejujuran Jadi Prioritas
IHSG Anjlok ke Level Terendah Lima Tahun, Kekhawatiran Investor Meningkat
Dolar AS Tembus Rp18.000, Alarm bagi Ekonomi Nasional
SINKONA INDONESIA LESTARI DUKUNG WELLNESS TOURISM NASIONAL LEWAT TEKNOLOGI AROMATERAPI DI INDONESIA TRAVEL FAIR 2026
Kemendikdasmen dan MD Entertainment Salurkan 2.500 Pasang Sepatu untuk Murid Terdampak Banjir di Aceh
Kemendikdasmen Perkuat Budaya Sekolah Aman dan Nyaman Melalui Pembentukan Pokja BSAN di Daerah

Berita Terkait

Jumat, 5 Juni 2026 - 14:37 WIB

Pegadaian Timor Leste Tumbuh Pesat, Kanwil Jabar Perkuat Dukungan Ekspansi Internasional

Jumat, 5 Juni 2026 - 12:33 WIB

BBPPMPV BMTI Luncurkan Green Office dan Green Culture, Dorong Pendidikan Vokasi Berkelanjutan

Kamis, 4 Juni 2026 - 19:45 WIB

Kemendikdasmen Perkuat Tata Kelola OSN 2026, Integritas dan Kejujuran Jadi Prioritas

Kamis, 4 Juni 2026 - 11:12 WIB

IHSG Anjlok ke Level Terendah Lima Tahun, Kekhawatiran Investor Meningkat

Kamis, 4 Juni 2026 - 10:54 WIB

Dolar AS Tembus Rp18.000, Alarm bagi Ekonomi Nasional

Berita Terbaru

NEWS

Dolar AS Tembus Rp18.000, Alarm bagi Ekonomi Nasional

Kamis, 4 Jun 2026 - 10:54 WIB