Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron, mempertanyakan pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut proyek Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) atau Whoosh sebagai investasi sosial.
Menurut Herman, jika proyek besar itu dipandang sebagai investasi sosial, maka perlu kejelasan siapa pihak yang bertanggung jawab bila terjadi kerugian.
“Kalau investasi sosial, lantas siapa yang bertanggung jawab atas kerugian KCIC dan konsorsium BUMN?” kata Herman saat dihubungi, Kamis (30/10/2025).
Ia menegaskan bahwa sejak awal proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) merupakan proyek bisnis yang dikelola oleh BUMN, bukan proyek pemerintah secara langsung.
“Sejak awal, proyek KCJB ini adalah bisnis dan dikelola BUMN, bukan dikelola pemerintah,” imbuhnya.
DPR Akan Bahas dengan BPI Danantara
Herman menyebut Komisi VI DPR RI akan membicarakan persoalan proyek Whoosh dengan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara untuk memastikan arah investasi serta tanggung jawab finansialnya.
Politikus Partai Demokrat ini juga mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika ditemukan dugaan korupsi atau penggelembungan anggaran (mark up) dalam proyek tersebut.
“Kalau memang ada dugaan mark up, KPK harus mengusutnya. Siapapun tidak boleh tebang pilih,” tegas Herman.
Dugaan Korupsi Proyek Whoosh
Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung kini menjadi sorotan publik setelah meninggalkan beban utang yang besar. Proyek ini digarap pada masa pemerintahan Presiden Jokowi.
Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap adanya dugaan korupsi dalam proyek tersebut melalui kanal YouTube pribadinya, Mahfud MD Official, pada 14 Oktober 2025.
Mahfud menyebut biaya proyek Whoosh di Indonesia mencapai 52 juta dolar AS per kilometer, atau sekitar Rp 863 miliar, jauh lebih tinggi dibanding proyek sejenis di China yang hanya berkisar 17–18 juta dolar AS per kilometer.
“Naik tiga kali lipat, ini siapa yang menaikkan? Uangnya ke mana?” kata Mahfud dalam video tersebut.
KPK kemudian membenarkan bahwa dugaan penggelembungan anggaran proyek Whoosh memang tengah diselidiki.
“Saat ini sudah pada tahap penyelidikan,” ujar Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu.
Jokowi: Whoosh Bukan untuk Cari Laba
Sementara itu, Presiden Jokowi menegaskan bahwa proyek Whoosh merupakan investasi sosial, bukan untuk mengejar keuntungan finansial semata.
Menurutnya, pembangunan kereta cepat dilatarbelakangi masalah kemacetan parah di wilayah Jabodetabek dan Bandung yang telah berlangsung selama puluhan tahun.
“Dari kemacetan itu, negara rugi secara hitung-hitungan. Kalau di Jakarta saja sekitar Rp 65 triliun per tahun. Kalau Jabodetabek plus Bandung, kira-kira sudah di atas Rp 100 triliun per tahun,” ujar Jokowi saat berada di Mangkubumen, Banjarsari, Kota Solo, Senin (27/10/2025).
