Bandung, 2025 – Dalam rangka memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas dan Berdaya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Kesehatan dan Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat fokus pada peningkatan Pelayanan KB Pascapersalinan (KBPP). Program ini menjadi salah satu prioritas nasional sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Target capaian pelayanan KBPP yang ditetapkan dalam RPJMN adalah 57 persen pada 2025. Namun, di lapangan masih ditemukan tantangan, antara lain perbedaan data antara Dinas Kesehatan dan BKKBN Jawa Barat, kurangnya promosi program di masyarakat, serta keterbatasan kompetensi petugas dalam melakukan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) terkait KBPP.
Untuk mengatasi kendala tersebut, Katimker Kesga Gizi Dinas Kesehatan Jabar, Sita Febrianti Roslan, menekankan perlunya pemadanan data antara Dinas Kesehatan dan BKKBN untuk menghilangkan perbedaan data yang signifikan. Selain itu, definisi operasional KBPP akan disosialisasikan kembali di tingkat Puskesmas.
Sementara itu, Prof. Laili Rahayuwati dari Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran menyoroti tantangan lain dalam pelaksanaan KBPP, yaitu kesadaran masyarakat, norma budaya, dan keterbatasan akses layanan.
Sebagai langkah solusi, Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat akan melakukan uji coba intervensi di kabupaten/kota dengan cakupan KBPP rendah. Diharapkan strategi ini dapat meningkatkan capaian pelayanan secara signifikan dan menjadi model penerapan di wilayah lain.
Langkah ini menunjukkan komitmen Jawa Barat dalam memastikan setiap ibu pascapersalinan mendapatkan akses pelayanan KB berkualitas, sebagai fondasi membentuk generasi muda yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.
