84 Bangunan di Jalan Cihampelas Bandung Ditertibkan, Ini Rinciannya

- Jurnalis

Rabu, 30 September 2026 - 15:16 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BANDUNG – Pemerintah melakukan penertiban terhadap bangunan tidak berizin yang berdiri di area sempadan jalan, trotoar, serta tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat di sepanjang Jalan Cihampelas, Kota Bandung.

Sebanyak 84 bangunan ditertibkan dalam kegiatan tersebut. Rinciannya, sebanyak 52 bangunan berada di wilayah Kecamatan Coblong, sedangkan 32 bangunan berada di wilayah Kecamatan Bandung Wetan.

Bangunan yang ditertibkan terdiri atas bangunan permanen maupun semi permanen yang berdiri atau digunakan pada lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Penertiban dilakukan setelah melalui tahapan administrasi dan prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum tindakan penertiban dilaksanakan, pemerintah terlebih dahulu melakukan pembinaan serta pendekatan persuasif kepada pemilik maupun pihak yang menggunakan bangunan.

Baca Juga :  Puspa Swara Wanoja Sunda Wilayah IV Digelar di Garut, 14 Tim Tampil Lestarikan Budaya Sunda

Tahapan pembinaan tersebut dilakukan melalui pemberian Surat Peringatan (SP) 1, SP 2, dan SP 3. Pemberian surat peringatan menjadi bagian dari proses pembinaan sekaligus memberikan kesempatan kepada pemilik bangunan untuk melakukan penyesuaian atau penertiban secara mandiri sebelum dilakukan tindakan lebih lanjut.

Pelaksanaan penertiban di lapangan dilakukan secara terukur dengan tetap memperhatikan aspek ketertiban, keamanan, serta kondisi masyarakat di sekitar lokasi.

Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga fungsi fasilitas umum dan ruang publik agar dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Baca Juga :  Berdayakan Anak Putus Sekolah, Kemendikdasmen Luncurkan Program Pendidikan Kecakapan Kerja dan Wirausaha*

Penertiban tidak hanya berkaitan dengan penegakan aturan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih tertata dan memberikan ruang yang aman serta nyaman bagi masyarakat, termasuk pejalan kaki dan pengguna jalan.

Pemerintah juga mengimbau masyarakat dan pelaku usaha agar memperhatikan ketentuan perizinan serta pemanfaatan ruang sebelum mendirikan maupun menggunakan bangunan di fasilitas umum, sempadan jalan, maupun aset milik pemerintah.

Dengan demikian, pemanfaatan ruang perkotaan dapat berlangsung secara tertib sekaligus mendukung kenyamanan dan kepentingan masyarakat.

Follow WhatsApp Channel klopakindonesia.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Pegadaian Resmikan The Gade Creative Lounge di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Dukung Ekosistem Pendidikan dan Kreativitas Mahasiswa
Tatang Suherman Pimpin FWK Jawa Barat, Perkuat Nilai Kebangsaan
FWK Kritik KPK soal Nusron Wahid dan Minta Pemerintah Tidak Antikritik
Bio Farma Raih Primaniyarta ke-12, Ekspor Vaksin Tembus Lebih dari Rp10 Triliun
Satu Tahun Tring!, Pegadaian Luncurkan ATM Emas di Bandung, Cetak Emas Fisik Bisa Instan
Wamentan Saleh Dorong Investasi Fosfat di Aljazair, Perkuat Pasokan Bahan Baku Pupuk Nasional
Kepala DKPP Gin Gin Ginanjar Hadiri Penyaluran Bantuan PANGERSA di Karang Pamulang
Pegadaian Masuk Top 10 BUMN Layanan Terbaik, Kanwil X Jawa Barat Kawal Standar Pelayanan

Berita Terkait

Rabu, 4 November 2026 - 16:02 WIB

Pegadaian Resmikan The Gade Creative Lounge di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Dukung Ekosistem Pendidikan dan Kreativitas Mahasiswa

Senin, 26 Oktober 2026 - 07:01 WIB

Tatang Suherman Pimpin FWK Jawa Barat, Perkuat Nilai Kebangsaan

Kamis, 22 Oktober 2026 - 13:43 WIB

FWK Kritik KPK soal Nusron Wahid dan Minta Pemerintah Tidak Antikritik

Jumat, 16 Oktober 2026 - 18:53 WIB

Bio Farma Raih Primaniyarta ke-12, Ekspor Vaksin Tembus Lebih dari Rp10 Triliun

Jumat, 16 Oktober 2026 - 11:18 WIB

Satu Tahun Tring!, Pegadaian Luncurkan ATM Emas di Bandung, Cetak Emas Fisik Bisa Instan

Berita Terbaru