BANDUNG – Sebanyak 21 wilayah di Jawa Barat berpotensi mengalami kekeringan meteorologis pada periode Dasarian I September 2026 atau 1-10 September 2026.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan masyarakat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi dampak kekeringan selama periode tersebut.
Sejumlah wilayah di Jawa Barat masuk dalam kategori Waspada, Siaga, hingga Awas terhadap potensi kekeringan meteorologis. Status tertinggi, yakni Awas, ditetapkan untuk sebagian besar wilayah yang berpotensi mengalami kondisi kekeringan.
Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena dapat berdampak terhadap ketersediaan air bersih, sektor pertanian, serta meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan.
Berikut Rincian 21 Wilayah Jabar yang Berpotensi Kekeringan
Berikut rincian wilayah Jawa Barat yang berpotensi mengalami kekeringan meteorologis pada periode 1-10 September 2026:
Status Waspada
- Kota Cimahi
Status Siaga
- Kabupaten Pangandaran
- Kabupaten Tasikmalaya
Status Awas
- Kabupaten Bandung
- Kabupaten Bandung Barat
- Kabupaten Bekasi
- Kabupaten Bogor
- Kabupaten Ciamis
- Kabupaten Cianjur
- Kabupaten Cirebon
- Kabupaten Garut
- Kabupaten Indramayu
- Kabupaten Karawang
- Kota Banjar
- Kota Bekasi
- Kabupaten Kuningan
- Kabupaten Majalengka
- Kabupaten Purwakarta
- Kabupaten Subang
- Kabupaten Sukabumi
- Kabupaten Sumedang
Dengan demikian, terdapat satu wilayah berstatus Waspada, dua wilayah berstatus Siaga, dan 18 wilayah berstatus Awas terhadap potensi kekeringan meteorologis pada periode awal September 2026.
Mayoritas Wilayah Masuk Status Awas
Status Awas menjadi perhatian serius karena mencakup 18 wilayah di Jawa Barat.
Wilayah-wilayah tersebut perlu meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi kemungkinan dampak kondisi kering yang berlangsung dalam periode tertentu.
Masyarakat di wilayah terdampak diimbau mulai melakukan penghematan penggunaan air dan menjaga sumber-sumber air yang masih tersedia.
Pemerintah daerah bersama instansi terkait juga perlu melakukan langkah mitigasi sejak dini, terutama di daerah yang memiliki kerawanan kekurangan air bersih saat musim kemarau.
Kekeringan meteorologis berkaitan dengan kondisi berkurangnya curah hujan dalam periode tertentu yang dapat menyebabkan hari tanpa hujan berlangsung secara berturut-turut.
Apabila kondisi tersebut terjadi dalam waktu cukup lama, dampaknya dapat meluas ke berbagai sektor kehidupan masyarakat.
Ancaman Krisis Air hingga Gangguan Pertanian
Potensi kekeringan tidak hanya berdampak terhadap kebutuhan air masyarakat, tetapi juga dapat mengganggu sektor pertanian.
Lahan pertanian, khususnya yang mengandalkan sistem tadah hujan, menjadi salah satu sektor yang rentan terdampak ketika curah hujan rendah berlangsung dalam waktu cukup lama.
Ketersediaan air untuk irigasi juga perlu menjadi perhatian di sejumlah daerah yang masuk dalam kategori Siaga dan Awas.
Selain itu, kondisi vegetasi dan lahan yang semakin kering dapat meningkatkan risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
Masyarakat diminta untuk tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran di kawasan hutan, perkebunan, maupun lahan terbuka.
Penggunaan api untuk membersihkan lahan perlu dihindari karena kondisi kering dapat menyebabkan api lebih mudah menyebar.
Masyarakat Diminta Hemat Air
Di tengah meningkatnya potensi kekeringan, masyarakat di wilayah terdampak diimbau menggunakan air secara bijak.
Penghematan air dapat dilakukan dengan mengurangi penggunaan air yang tidak diperlukan, memperbaiki kebocoran pada saluran dan keran, serta menggunakan air sesuai kebutuhan.
Masyarakat juga diharapkan ikut menjaga mata air, sungai, dan kawasan resapan air agar ketersediaan sumber daya air dapat tetap terpelihara.
Langkah sederhana tersebut menjadi penting, terutama bagi wilayah yang memiliki kerawanan kekeringan saat musim kemarau.
Pemerintah Daerah Perlu Tingkatkan Antisipasi
Pemerintah daerah bersama instansi terkait perlu meningkatkan koordinasi untuk mengantisipasi kemungkinan dampak kekeringan.
Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain pemantauan ketersediaan air, penyiapan distribusi air bersih bagi masyarakat terdampak, serta pengawasan terhadap wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.
Sektor pertanian juga memerlukan perhatian melalui pengelolaan air yang lebih efisien untuk mengurangi risiko kerugian akibat kekeringan.
Sementara itu, masyarakat diminta terus memantau perkembangan informasi cuaca dan iklim melalui kanal resmi BMKG.
Peringatan dini potensi kekeringan meteorologis ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi masyarakat dan pemerintah untuk melakukan langkah mitigasi lebih awal.
Dengan meningkatnya kesiapsiagaan bersama, risiko krisis air bersih, gangguan terhadap sektor pertanian, hingga kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Jawa Barat diharapkan dapat diminimalkan selama periode 1-10 September 2026.
