13 Bank di Indonesia Resmi Ditutup OJK hingga September 2026

- Jurnalis

Senin, 14 September 2026 - 11:28 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gambaran ilustrasi

Gambaran ilustrasi

 Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencabut izin usaha 13 bank perekonomian rakyat (BPR) dan bank perekonomian rakyat syariah (BPRS) sepanjang Januari hingga September 2026.

Pencabutan izin usaha tersebut membuat bank-bank tersebut tidak lagi diperbolehkan menjalankan kegiatan usaha perbankan. Selanjutnya, proses penyelesaian hak dan kewajiban bank dilakukan melalui mekanisme likuidasi.

Berikut daftar 13 BPR dan BPRS yang izin usahanya dicabut OJK hingga September 2026:

  1. PT BPR Suliki Gunung Mas, Sumatera Barat – 7 Januari 2026.
  2. PT BPR Prima Master Bank, Surabaya, Jawa Timur – 27 Januari 2026.
  3. Perumda BPR Bank Cirebon, Jawa Barat – 9 Februari 2026.
  4. PT BPR Kamadana, Bangli, Bali – 18 Februari 2026.
  5. PT BPR Koperindo Jaya, Jakarta Pusat – 9 Maret 2026.
  6. PT BPR Pembangunan Nagari, Agam, Sumatera Barat – 31 Maret 2026.
  7. PT BPR Sungai Rumbai, Dharmasraya, Sumatera Barat – 7 April 2026.
  8. PT BPR Ceper Permata Artha, Klaten, Jawa Tengah – 25 Juni 2026.
  9. PT BPR Dwicahaya Nusaperkasa, Batu, Jawa Timur – 3 Juli 2026.
  10. PT BPR Mataram Mitra Manunggal, Yogyakarta – 7 Juli 2026.
  11. PT BPR Syariah Hasanah Mandiri, Depok, Jawa Barat – 16 Juli 2026.
  12. PT BPR Citra Bersada Abadi, Bekasi, Jawa Barat – 19 Agustus 2026.
  13. PT BPRS Gaido Indonesia, Cianjur, Jawa Barat – 1 September 2026.
Baca Juga :  Dorong Efisien, Cepat, dan Transparan, Pemkot Bandung Gelar Rakor Pengadaan Barang dan Jasa

Pencabutan izin usaha dilakukan sebagai bagian dari kewenangan OJK dalam menjaga kesehatan dan stabilitas industri perbankan.

Baca Juga : 

Bagi nasabah bank yang izin usahanya telah dicabut, penyelesaian simpanan dilakukan melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai ketentuan yang berlaku.

Simpanan nasabah dapat memperoleh penjaminan sepanjang memenuhi persyaratan penjaminan LPS. Batas nilai simpanan yang dijamin LPS adalah paling tinggi Rp2 miliar untuk setiap nasabah pada satu bank.

Karena itu, pencabutan izin usaha sebuah BPR atau BPRS tidak serta-merta berarti seluruh dana nasabah hilang. Nasabah perlu mengikuti informasi resmi mengenai proses pembayaran klaim penjaminan dan penyelesaian kewajiban bank.

Masyarakat juga diimbau memastikan informasi mengenai status bank melalui kanal resmi OJK dan LPS, terutama apabila menerima informasi mengenai pencabutan izin usaha atau proses likuidasi bank.

Follow WhatsApp Channel klopakindonesia.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

DKPP Kota Bandung Gelar BETERNAK, BHUMI PANGAN LESTARI dan HARKANAS
FWK Jabar Desak Dedi Mulyadi Realisasikan Pengobatan Gratis bagi Pasien Non-BPJS
Kemendikdasmen Alokasikan Rp90 Triliun untuk Tunjangan Guru, Sertifikasi Capai 2,8 Juta Orang
Bio Farma dan BPOM RI Bahas Pemanfaatan AI untuk Pengujian Mutu Vaksin Polio
Pegadaian Umumkan Pemenang Badai Emas, Nasabah Jabar Raih Tabungan Emas 5 Gram
Forum Umat Islam Bandung Bersatu Desak Polda Jabar Tuntaskan Kasus Herri Pras
PTMSI Jabar: Porprov XV 2026 Jadi Momentum Tegakkan Sportivitas, Medali Bukan Hasil Negosiasi
FORUM WARTAWAN KEBANGSAAN JABAR INGATKAN GUBERNUR HARUS LEBIH PERHATIKAN PENDERITAAN RAKYAT KECIL

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 14:55 WIB

DKPP Kota Bandung Gelar BETERNAK, BHUMI PANGAN LESTARI dan HARKANAS

Sabtu, 21 November 2026 - 14:00 WIB

FWK Jabar Desak Dedi Mulyadi Realisasikan Pengobatan Gratis bagi Pasien Non-BPJS

Kamis, 19 November 2026 - 13:40 WIB

Kemendikdasmen Alokasikan Rp90 Triliun untuk Tunjangan Guru, Sertifikasi Capai 2,8 Juta Orang

Kamis, 19 November 2026 - 13:35 WIB

Bio Farma dan BPOM RI Bahas Pemanfaatan AI untuk Pengujian Mutu Vaksin Polio

Kamis, 19 November 2026 - 13:32 WIB

Pegadaian Umumkan Pemenang Badai Emas, Nasabah Jabar Raih Tabungan Emas 5 Gram

Berita Terbaru