Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mempercepat penanganan dampak bencana, khususnya perbaikan rumah warga, penyaluran bantuan sosial, serta penguatan kembali pemerintahan daerah di wilayah terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Hal tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam keterangan pers terkait pemulihan dan rencana strategis pascabencana di Posko Terpadu Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (29/12/2025).
Tito menjelaskan, pemerintah memberikan sejumlah opsi bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan. Untuk rumah rusak ringan dan sedang, pemerintah menyiapkan bantuan biaya guna mendukung perbaikan, sementara bagi rumah rusak berat disediakan pilihan untuk menempati hunian sementara atau menerima bantuan biaya bagi warga yang memilih tinggal sementara di rumah keluarga.
“Yang intinya adalah konsep utamanya untuk yang ringan dan sedang, ini akan diberikan biaya dukungan sebanyak Rp15 juta untuk yang ringan dan Rp30 juta untuk yang sedang. Kemudian untuk yang rusak berat, akan disiapkan hunian sementara. Ada pilihan, apakah menempati hunian sementara atau menerima bantuan biaya dan tinggal di rumah keluarga,” ujar Tito.
Lebih lanjut, Tito menjelaskan bahwa pembangunan hunian tetap akan dilakukan melalui tiga skema utama.
“Hunian tetap ini ada tiga konsep. Yang pertama dari Danantara sebanyak 15 ribu unit. Kemudian dari APBN yang jumlahnya jauh lebih besar dan dikerjakan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Selain itu ada konsep gotong royong, yaitu bantuan dari pihak-pihak yang ingin membantu. Salah satunya sudah membangun 2.600 unit dan telah dilakukan groundbreaking minggu lalu,” imbuhnya.
Selain perbaikan rumah, pemerintah juga menyiapkan bantuan pendukung lainnya bagi warga terdampak. Tito menyebutkan, Kementerian Sosial menyalurkan bantuan perabotan rumah tangga sebesar Rp3 juta per keluarga, bantuan ekonomi sebesar Rp5 juta, serta bantuan lauk pauk senilai Rp15 ribu per hari selama tiga bulan.
“Kita harapkan secepat mungkin data penerima bantuan ini tersedia. Datanya tidak harus menunggu lengkap, bisa bergelombang. Yang penting ada data dasar atau baseline, kemudian segera diserahkan kepada BNPB dan Kementerian Sosial agar bantuan bisa langsung dibayarkan,” jelas Tito.
Mendagri menekankan bahwa tantangan utama saat ini adalah percepatan dan keakuratan data penerima bantuan. Data harus disusun secara by name by address oleh pemerintah daerah setempat agar penyaluran bantuan tepat sasaran.
Menurut Tito, hingga saat ini telah terdata sekitar 106.370 rumah rusak ringan dan sedang, atau sekitar dua pertiga dari total rumah terdampak.
“Kalau ini bisa segera diberikan, masyarakat bisa kembali ke rumah masing-masing sambil dibantu pembersihan dan kebutuhan dasar. Ini tentu akan mengurangi jumlah pengungsi,” ungkapnya.
Sebagai langkah penyesuaian kebijakan, Tito juga menyampaikan bahwa Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan surat edaran kepada tiga provinsi dan 52 kabupaten/kota terdampak, serta pimpinan DPRD setempat. Surat edaran tersebut menjadi payung hukum perubahan APBD, mengingat anggaran daerah yang disusun sebelum bencana dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini.
“APBD yang dibuat sebelum bencana sudah tidak relevan. Karena itu kami memberikan surat edaran sebagai payung hukum bagi kepala daerah dan pimpinan DPRD untuk melakukan perubahan APBD, menyesuaikan dengan kondisi pascabencana,” pungkas Tito.
