Saan Mustopa Desak Evaluasi Perizinan Tambang di Sukabumi Pasca-Banjir Bandang

Avatar photo

- Jurnalis

Senin, 16 Desember 2024 - 10:17 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap perizinan tambang di kawasan bukit dan gunung, untuk mencegah kerusakan lingkungan yang berpotensi menimbulkan bencana.

 

“Perizinan tambang dan penebangan hutan yang berisiko merusak lingkungan harus dievaluasi ulang. Kita tidak bisa membiarkan bencana seperti ini terus terjadi akibat perusakan lingkungan,” kata Saan  saat mengunjungi Desa Karangjaya, Kecamatan Gegerbitung, Sukabumi, Jawa Barat, Sabtu (14/12/2024).

 

Saan juga meminta DPR, terutama komisi teknis yang membidangi lingkungan, untuk mengawal tata kelola tambang di Sukabumi. Ia menyoroti tambang galian C di kawasan bukit dan gunung yang dianggap memerlukan penataan ulang.

Baca Juga :  Kemendukbangga/BKKBN Jabar Teguhkan Peran Ayah sebagai Fondasi Ketahanan Keluarga

 

“Komisi terkait bersama kementerian harus mengevaluasi perizinan yang berpotensi merusak lingkungan,” tegas Politisi Fraksi Partai NasDem ini.

 

Saan mengingatkan bahwa kerusakan lingkungan tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga mengancam keselamatan warga. Ia berharap evaluasi menyeluruh dapat mencegah bencana serupa di masa depan. “Ini tanggung jawab kita bersama,” ujarnya.

 

Saat mengunjungi lokasi pengungsian, Saan juga menyoroti kebutuhan mendesak para korban, khususnya dalam hal kesehatan. “Bantuan logistik memang cukup, tetapi warga di pengungsian membutuhkan tenaga medis tambahan dan obat-obatan. Kondisi hujan dan kecemasan selama ini membuat mereka membutuhkan perhatian lebih,” jelasnya.

Baca Juga :  BKKBN Jabar Luncurkan Sayembara Cipta Kreasi Buku Cerita Bergambar Anak Balita TAMASYA

 

Ia mendesak pemerintah untuk segera memenuhi kebutuhan kesehatan para pengungsi dan memastikan pelayanan medis berjalan maksimal.

 

Sebagai langkah jangka panjang, Saan merekomendasikan relokasi bagi warga yang tinggal di area rawan longsor, terutama di bawah tebing-tebing curam. “Cuaca ekstrem saat ini membuat mereka lebih baik menghindari tempat tinggal yang berisiko longsor,” kata Saan.

 

Ia menegaskan, perhatian serius terhadap tata kelola lingkungan dan penanganan bencana harus menjadi prioritas bersama agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.

Follow WhatsApp Channel klopakindonesia.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

BGN Terapkan No Service No Pay, Insentif SPPG Rp6 Juta Bisa Dihentikan
Komisi III DPR: Kasus Amsal Sitepu Cermin Masalah Sistemik di Kejaksaan
Anggota DPR Desak Kajari Karo Disanksi Tegas atas Kasus Amsal Sitepu
Dinkes Jabar Dorong ORI di Tasikmalaya dan Garut untuk Tekan Kasus Campak
Gempa M 7,6 Sulawesi Utara: 98,2% Jaringan Pulih, Kemkomdigi Pastikan Telekomunikasi Kembali Normal
Wajib Halal UMK Batas 18 Oktober 2026: Terlambat Bisa Kena Sanksi dan Produk Ditarik
Wapres Gibran Lepas 150 Alumni LPDP ke Daerah 3T, Tekankan Beasiswa Harus Berdampak ke Rakyat
Sinergi Lintas Kementerian Diperkuat untuk Pemberdayaan Perempuan melalui Pendidikan

Berita Terkait

Jumat, 3 April 2026 - 19:23 WIB

BGN Terapkan No Service No Pay, Insentif SPPG Rp6 Juta Bisa Dihentikan

Jumat, 3 April 2026 - 19:09 WIB

Komisi III DPR: Kasus Amsal Sitepu Cermin Masalah Sistemik di Kejaksaan

Jumat, 3 April 2026 - 19:02 WIB

Anggota DPR Desak Kajari Karo Disanksi Tegas atas Kasus Amsal Sitepu

Jumat, 3 April 2026 - 18:41 WIB

Dinkes Jabar Dorong ORI di Tasikmalaya dan Garut untuk Tekan Kasus Campak

Jumat, 3 April 2026 - 18:17 WIB

Gempa M 7,6 Sulawesi Utara: 98,2% Jaringan Pulih, Kemkomdigi Pastikan Telekomunikasi Kembali Normal

Berita Terbaru