BANDUNG — Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Program Bangga Kencana Tahun 2026 sebagai langkah strategis dalam mengoptimalkan pengelolaan bonus demografi melalui pengendalian kuantitas dan peningkatan kualitas penduduk.
Kegiatan ini menjadi forum penting untuk menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah, memperkuat komitmen pemangku kepentingan, serta mengevaluasi capaian program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana di Jawa Barat.
Dalam pelaksanaannya, Jawa Barat masih menghadapi tantangan pada aspek kuantitas penduduk, terutama dalam menjaga keseimbangan Total Fertility Rate (TFR) dan peningkatan modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR). Kedua indikator tersebut menjadi kunci dalam menjaga pertumbuhan penduduk yang seimbang sekaligus memastikan akses layanan keluarga berencana yang efektif bagi masyarakat.
Di sisi lain, kualitas penduduk juga menjadi perhatian serius. Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2024, prevalensi stunting di Jawa Barat tercatat sebesar 15,9 persen. Angka tertinggi berada di Kabupaten Bandung Barat sebesar 30,8 persen, sementara terendah di Kabupaten Cianjur sebesar 7,2 persen. Kondisi ini menunjukkan perlunya pendekatan pembangunan yang terintegrasi, holistik, dan berkelanjutan.
Sebagai upaya menjawab tantangan tersebut, BKKBN Jawa Barat menjalankan berbagai program strategis pembangunan keluarga yang mencakup seluruh siklus kehidupan keluarga, seperti Tamasya, Genting, GATI, dan SIDAYA. Selain itu, dukungan pendistribusian Makanan Bergizi Gratis (MBG) bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD juga dilakukan sebagai intervensi berbasis keluarga untuk mencegah munculnya kasus stunting baru.
Rakorda ini mengusung tema:
“Penguatan Kelembagaan dan Transformasi Kemendukbangga Mendukung Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045 dan Jawa Barat Istimewa.”
Kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Sekretaris Menteri/Sestama Kemendukbangga/BKKBN yang memberikan arahan terkait penguatan kelembagaan Program Bangga Kencana, serta Wakil Gubernur Jawa Barat selaku Ketua TPPS Jawa Barat yang membuka kegiatan secara resmi.
Materi strategis lainnya disampaikan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan Kemendukbangga/BKKBN terkait pelaksanaan program melalui DAK BOKB, pengenalan MBG 3B, serta praktik baik pelaksanaan PJPK dalam konvergensi urusan kependudukan lintas sektor di daerah. Kegiatan juga diisi dengan tausiyah Ramadan oleh Wakil Ketua Baznas yang dilanjutkan dengan buka puasa bersama.
Peserta Rakorda terdiri dari pimpinan instansi vertikal tingkat provinsi, kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, mitra kerja Program Bangga Kencana, serta kepala OPD KB dari 27 kabupaten/kota. Sebelumnya juga dilaksanakan Pra-Rakorda yang diikuti oleh sekretaris dinas OPD KB, kepala bidang pengampu DAK BOKB, serta pengurus IPeKB.
Melalui Rakorda ini diharapkan dapat dirumuskan rekomendasi strategis transformasi pembangunan kependudukan dan keluarga, tersusunnya rencana tindak lanjut program yang terintegrasi, serta terbangunnya komitmen bersama dalam percepatan penurunan stunting dan peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak.
Selain itu, forum ini juga menjadi sarana untuk memetakan berbagai inovasi dan praktik baik dari daerah yang dapat direplikasi hingga tingkat nasional.
Dengan sinergi yang semakin kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan seluruh mitra kerja, Program Bangga Kencana diharapkan mampu menjadi fondasi utama dalam mewujudkan generasi Jawa Barat yang sehat, berkualitas, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045.
