Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa negara tidak boleh kehilangan satu generasi akibat meningkatnya angka anak putus sekolah. Pernyataan tersebut disampaikan menyusul temuan sekitar 6.000 anak putus sekolah di Kota Bogor, Jawa Barat, yang dinilai menjadi alarm bagi pemerintah dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia.
Menurut Puan, tantangan pendidikan saat ini tidak lagi sekadar berkaitan dengan ketersediaan sekolah, bantuan pendidikan, atau akses belajar, melainkan bagaimana memastikan setiap anak tetap memiliki semangat dan keyakinan bahwa pendidikan merupakan jalan terbaik untuk meraih masa depan.
“Persoalan pendidikan hari ini tidak lagi semata-mata berkaitan dengan ketersediaan sekolah, bantuan pendidikan, atau akses belajar. Tantangan yang jauh lebih besar adalah memastikan setiap anak tetap memiliki keyakinan bahwa pendidikan merupakan jalan terbaik untuk membangun masa depan mereka,” ujar Puan dalam keterangan tertulis, Selasa (28/7/2026).
Minat Belajar Rendah Jadi Sorotan
Puan menyoroti data Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (FKBM) Kota Bogor yang mengungkapkan bahwa fenomena putus sekolah tidak lagi didominasi persoalan biaya maupun akses pendidikan, tetapi rendahnya minat belajar anak-anak.
Sebagai contoh, dari 141 anak tidak sekolah (ATS) yang terdata di Kelurahan Tegallega, hanya 35 anak yang bersedia kembali mengikuti pendidikan.
Sementara itu, berdasarkan data terbaru Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) di Indonesia mencapai 3.966.858 orang atau hampir empat juta anak.
Rinciannya meliputi:
- Belum Pernah Bersekolah (BPB): 1.913.633 anak
- Drop Out (DO): 986.755 anak
- Lulus Tidak Melanjutkan (LTM): 1.066.470 anak
Menurut Puan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa Indonesia sedang menghadapi tantangan besar dalam menjaga cita-cita generasi mudanya.
“Jika kondisi ini dibiarkan, yang hilang bukan hanya kesempatan belajar seorang anak, tetapi juga kualitas sumber daya manusia yang akan menentukan masa depan Indonesia,” katanya.
Penanganan ATS Harus Jadi Agenda Strategis Nasional
Puan meminta pemerintah menaikkan status penanganan anak tidak sekolah menjadi agenda strategis pembangunan nasional, bukan sekadar program pendidikan.
Ia mengusulkan agar penurunan angka ATS dijadikan salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan sumber daya manusia yang melibatkan seluruh kementerian, pemerintah daerah, serta menjadi bagian dari evaluasi pembangunan nasional.
Selain itu, Puan mendorong pemerintah menyusun Grand Design Nasional Penuntasan Anak Tidak Sekolah hingga tahun 2045 sebagai peta jalan lintas sektor yang mengintegrasikan kebijakan pendidikan, perlindungan sosial, pembangunan keluarga, ketenagakerjaan, hingga pembangunan daerah.
Menurutnya, grand design tersebut perlu memuat target nasional yang terukur, pembagian tanggung jawab yang jelas, mekanisme pembiayaan berkelanjutan, serta sistem akuntabilitas agar tidak ada anak yang keluar dari sistem pendidikan tanpa diketahui dan tanpa mendapatkan intervensi dari negara.
Fokus pada Pencegahan
Puan juga menilai pemerintah perlu mengubah pendekatan dari sekadar menangani anak yang sudah putus sekolah menjadi membangun sistem yang mampu mencegah setiap anak meninggalkan bangku pendidikan.
Ia mendorong pemerintah mengintegrasikan data pendidikan dengan data perlindungan sosial dan kependudukan sehingga gejala awal anak berisiko putus sekolah dapat segera terdeteksi dan ditangani melalui kolaborasi antara sekolah, pemerintah daerah, keluarga, serta layanan sosial.
Di samping itu, ia mengusulkan agar penurunan angka anak tidak sekolah menjadi salah satu indikator evaluasi kinerja pemerintah daerah. Pemerintah pusat juga diharapkan memberikan insentif kepada daerah yang berhasil mempertahankan anak-anak tetap bersekolah, sekaligus memberikan pendampingan khusus bagi daerah dengan angka putus sekolah yang masih tinggi.
Investasi Menuju Indonesia Emas 2045
Puan menegaskan bahwa keberhasilan menuju Indonesia Emas 2045 tidak hanya diukur dari banyaknya sekolah yang dibangun, tetapi juga dari kemampuan negara memastikan seluruh anak Indonesia dapat menyelesaikan pendidikan dan memiliki kesempatan membangun masa depan.
“Negara tidak boleh kehilangan satu generasi hanya karena terlambat menyadari anak-anak mulai meninggalkan sekolah dan anak-anak putus sekolah karena keadaan. Setiap anak yang putus sekolah adalah alarm bagi negara untuk hadir lebih cepat dan bekerja lebih terpadu,” pungkas Puan.
