Bandung – Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Dalam ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik dan Launching Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) RI, Senin (15/12/2025), PPID Provinsi Jawa Barat berhasil meraih peringkat ketiga kategori Pemerintah Provinsi.
Capaian ini menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, di mana Jawa Barat berada di peringkat kedelapan. Prestasi tersebut menjadi bukti nyata komitmen Pemprov Jabar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Berdasarkan Keputusan KIP Nomor: 11/KEP/KIP/XII/2025, Pemprov Jawa Barat masuk dalam kategori Badan Publik Informatif dengan nilai 98,17, menempatkannya di posisi ketiga secara nasional.
Prestasi ini juga menjadi validasi atas strategi dan langkah konkret yang telah dipaparkan langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, saat Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) KIP, Rabu (19/11/2025) lalu.
Wagub Erwan menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan fondasi utama dalam setiap kebijakan pembangunan menuju Jawa Barat Istimewa.
“Kami terus mendorong keterbukaan informasi publik. Seluruh kebijakan Pemda Provinsi Jawa Barat selalu disampaikan secara transparan dan akuntabel melalui jejaring komunikasi media sosial Gubernur, media sosial saya, Pak Sekda, serta seluruh OPD,” ujar Erwan.
Untuk memastikan informasi publik menjangkau seluruh lapisan masyarakat, Pemprov Jabar juga menerapkan strategi pemerataan hingga ke pelosok melalui berbagai program unggulan.
“Program Abdi Nagri Nganjang Ka Warga dihadirkan sebagai bukti konkret bahwa negara atau pemerintah benar-benar hadir mendekati warga dengan menghadirkan pelayanan publik yang cepat,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, Adi Komar, menambahkan bahwa Diskominfo Jabar terus memperkuat jaringan komunikasi dengan pemerintah kabupaten/kota, meski dihadapkan pada tantangan efisiensi anggaran.
“Diskominfo Jabar secara rutin memfasilitasi pembinaan teknis PPID setiap bulan dengan menghadirkan Komisi Informasi serta narasumber terkait. Pembinaan ini penting untuk memperkuat tata kelola informasi publik sekaligus meningkatkan kapasitas PPID dalam menghadapi maraknya hoaks,” jelas Adi.
Capaian ini semakin mempertegas komitmen Pemprov Jawa Barat dalam menjadikan keterbukaan informasi publik sebagai DNA utama pemerintahan, sekaligus pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel menuju Jabar Istimewa.
Ingin saya sesuaikan dengan gaya rubrik nasional/daerah, menambahkan kutipan tambahan, atau menyiapkan judul alternatif yang lebih tajam?
