Bandung – Kepala Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN Provinsi Jawa Barat, Dadi Ahmad Roswandi, mengajak seluruh pengelola Program Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga (KSPK) di kabupaten dan kota se-Jawa Barat untuk memperkuat kolaborasi, mengoptimalkan pengelolaan program berbasis data, serta memastikan setiap intervensi yang dijalankan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ajakan tersebut disampaikan saat membuka Kegiatan Evaluasi Semester I Program KSPK Tahun 2026 yang dilaksanakan secara daring pada 14 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk menilai capaian pelaksanaan program selama enam bulan pertama tahun 2026 sekaligus menyusun strategi percepatan pelaksanaan program pada semester berikutnya.
Dalam sambutannya, Dadi menyampaikan apresiasi kepada seluruh pengelola Program KSPK di tingkat kabupaten dan kota atas dedikasi serta kerja keras yang telah dilakukan selama Semester I Tahun 2026. Menurutnya, berbagai capaian yang telah diraih merupakan hasil dari kerja sama dan komitmen seluruh jajaran dalam mendukung pembangunan keluarga di Jawa Barat.
Ia menegaskan bahwa pembangunan bangsa sejatinya berawal dari keluarga yang mampu menjalankan berbagai fungsi dasar secara optimal, mulai dari pengasuhan, pendidikan, perlindungan, hingga pemberian kasih sayang kepada setiap anggota keluarga.
“Bangsa yang kuat tidak lahir dari gedung-gedung yang megah atau teknologi yang canggih, tetapi dari keluarga-keluarga yang kuat. Karena itu, tugas kita bukan sekadar mengelola program, melainkan memperkuat fondasi bangsa melalui pembangunan keluarga,” ujar Dadi.
Menurutnya, keluarga merupakan institusi pertama yang membentuk karakter, nilai, serta kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, penguatan ketahanan keluarga menjadi investasi jangka panjang dalam mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan.
Dadi juga mengingatkan bahwa Jawa Barat memiliki posisi strategis sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia. Kondisi tersebut menjadikan keberhasilan pembangunan keluarga di Jawa Barat memiliki pengaruh besar terhadap pencapaian berbagai target pembangunan nasional.
Ia menilai, apabila kualitas keluarga di Jawa Barat terus meningkat, maka kontribusinya akan sangat signifikan dalam mendukung terwujudnya visi Indonesia Emas 2045, yaitu Indonesia yang maju dengan sumber daya manusia berkualitas, sehat, produktif, dan berdaya saing.
Melalui Program KSPK, Kemendukbangga/BKKBN terus memperkuat berbagai program prioritas yang berorientasi pada peningkatan kualitas keluarga di setiap tahap kehidupan.
Beberapa program unggulan tersebut antara lain Taman Asuh Sayang Anak (TAMASYA) yang bertujuan menciptakan layanan pengasuhan anak yang aman, nyaman, dan berkualitas bagi keluarga, khususnya orang tua yang bekerja.
Selain itu, terdapat Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI) yang mendorong meningkatnya keterlibatan ayah dalam proses pengasuhan, pendidikan, dan tumbuh kembang anak sehingga tercipta keseimbangan peran antara ayah dan ibu dalam keluarga.
Program prioritas lainnya adalah SIDAYA (Lansia Berdaya), yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup lanjut usia agar tetap sehat, aktif, mandiri, produktif, serta bermartabat melalui penguatan peran keluarga dan masyarakat.
Dalam arahannya, Dadi menekankan bahwa evaluasi Semester I bukan sekadar agenda administratif untuk mengukur capaian indikator kinerja. Lebih dari itu, evaluasi menjadi ruang refleksi bersama bagi seluruh pengelola program untuk mengidentifikasi berbagai tantangan di lapangan, berbagi praktik baik, serta merumuskan strategi yang lebih efektif dalam pelaksanaan program ke depan.
Ia berharap setiap pengalaman dan pembelajaran yang diperoleh selama Semester I dapat menjadi bekal dalam meningkatkan kualitas implementasi program pada Semester II Tahun 2026.
Memasuki Semester II, Dadi mengajak seluruh pengelola Program KSPK di kabupaten dan kota untuk memperkuat tiga komitmen utama sebagai landasan dalam menjalankan program.
Komitmen pertama adalah bekerja berbasis data, sehingga setiap kebijakan, intervensi, dan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat.
Komitmen kedua adalah memperkuat kolaborasi lintas sektor, baik dengan pemerintah daerah, perangkat daerah, organisasi kemasyarakatan, dunia pendidikan, dunia usaha, maupun berbagai pemangku kepentingan lainnya. Menurutnya, pembangunan keluarga tidak dapat dilakukan oleh satu institusi saja, melainkan membutuhkan sinergi seluruh elemen masyarakat.
Sementara komitmen ketiga adalah bekerja dengan hati, yaitu menjalankan setiap program dengan penuh dedikasi, empati, dan semangat pelayanan agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh keluarga Indonesia.
“Kita tidak hanya mengejar target kinerja, tetapi memastikan setiap program benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Keberhasilan pembangunan keluarga diukur dari semakin banyak keluarga yang hidup lebih sehat, harmonis, mandiri, dan optimis menyongsong masa depan,” tegasnya.
Melalui evaluasi Semester I ini, Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Jawa Barat berharap seluruh pengelola Program KSPK semakin memperkuat koordinasi, meningkatkan kualitas pelaksanaan program, serta terus berinovasi dalam menghadirkan layanan yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan pengelolaan program yang berbasis data, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil, pembangunan keluarga di Jawa Barat diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mempercepat terwujudnya keluarga Indonesia yang tangguh, sejahtera, dan berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.
