JAKARTA – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memberikan relaksasi penggunaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) untuk membiayai honor guru dan tenaga kependidikan non Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Tahun Anggaran 2026.
Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Relaksasi Pembiayaan Komponen Honor Guru dan Tenaga Kependidikan Non ASN pada Dana BOSP.
Relaksasi ini diberikan sebagai langkah strategis pemerintah untuk memastikan keberlangsungan layanan pendidikan di satuan pendidikan, terutama di daerah yang kondisi fiskalnya belum sepenuhnya mampu mengalokasikan pembiayaan honor guru melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Melalui kebijakan tersebut, sekolah diperbolehkan menggunakan Dana BOSP secara terbatas untuk membayar honor guru dan tenaga kependidikan yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.
Namun demikian, kebijakan ini bersifat sementara dan hanya berlaku pada Tahun Anggaran 2026 sebagai masa transisi. Pemerintah daerah tetap memiliki kewajiban utama untuk mengalokasikan anggaran bagi pendidik dan tenaga kependidikan melalui APBD sesuai dengan kewenangannya.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah yang membutuhkan relaksasi wajib mengajukan permohonan resmi kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Permohonan tersebut harus dilengkapi dengan penjelasan kondisi fiskal daerah, analisis kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang telah diverifikasi, serta komitmen penguatan penganggaran pendidikan melalui APBD pada tahun berikutnya.
Selain itu, pemerintah daerah juga diminta memfasilitasi penyesuaian rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan agar kebijakan ini tidak mengurangi kualitas layanan pendidikan bagi peserta didik.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa relaksasi penggunaan Dana BOSP diberikan agar proses pembelajaran di sekolah tetap berjalan dengan baik.
“Yang paling utama bagi kami adalah memastikan bahwa layanan pembelajaran bagi peserta didik tidak terganggu. Sekolah harus tetap dapat menyelenggarakan proses belajar mengajar secara optimal,” ujar Abdul Mu’ti.
Menurutnya, kebijakan ini merupakan langkah transisi agar sekolah tetap memiliki dukungan yang memadai bagi guru dan tenaga kependidikan yang berperan langsung dalam proses pendidikan.
Kemendikdasmen juga akan melakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitas kebijakan serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, sekaligus memastikan tujuan utama kebijakan tercapai, yakni menjaga keberlangsungan layanan pendidikan di seluruh Indonesia.
