KlopakIndonesia – Dalam rangka meningkatkan akses layanan pendidikan bagi anak putus sekolah (APS) dari sekolah menengah kejuruan (SMK), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) meluncurkan Gerakan 1.000 APS SMK Berdaya Lewat Program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) dan Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) di Jakarta, Senin (30-6-2025). Program ini diharapkan membuka harapan baru bagi APS untuk bisa mandiri dan berdaya saing melalui program PKK dan PKW.
Dengan tajuk “Kembali Berdaya, Kembali Bermakna”, program ini merupakan kolaborasi strategis antara Kemendikdasmen, pemerintah daerah, serta lembaga kursus dan pelatihan (LKP) yang ada di seluruh Indonesia untuk memberikan keterampilan kerja dan berwirausaha bagi anak putus sekolah menengah kejuruan.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, dalam sambutannya menyatakan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan bermutu, termasuk mereka yang putus sekolah karena berbagai sebab.
“Langkah ini menjadi komitmen kami untuk mengaktifkan kembali pendidikan nonformal. Karena saat ini, yang dituntut adalah kompetensi keahlian tidak hanya ijazah. Program ini memberikan peluang lebih besar untuk anak putus sekolah dapat bersaing di dunia kerja maupun merintis usaha dan membuka lapangan pekerjaan,” kata Menteri Abdul Mu’ti.
Lebih lanjut, Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa program ini sekaligus menjadi cara solutif untuk mengurangi angka pengangguran dan jumlah anak putus sekolah, khususnya dari SMK. Oleh karena itu, Mendikdasmen Abdul Mu’ti mengajak seluruh pihak untuk mendukung dan menyukseskan program tersebut.
“Program PKK dan PKW juga bentuk partisipasi semesta dalam memastikan bahwa pendidikan benar-benar hadir untuk semua dan setiap anak Indonesia memiliki ruang untuk kembali berdaya dan kembali bermakna,” pesan Menteri Abdul Mu’ti.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, turut mengapresiasi inisiatif ini. Dalam sambutannya, Hadrian menyebutkan bahwa kementerian memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kompetensi masyarakat. Peran industri pun harus menjadi fokus dalam pelaksanaan program.
“Gerakan ini menjawab tantangan pengangguran dan menggerakan ekonomi lokal di daerah masing-masing. Oleh karena itu, hal ini menjadi prioritas dalam revitalisasi terutama link and match bersama industri dalam keberhasilan program,” ujar Hadrian.
*Upaya Kolaborasi Bersama*
Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus, Kemendikdasmen, Tatang Muttaqin, pada kesempatan yang sama menyampaikan bahwa kegiatan pendidikan dan pelatihan kerja dan kewirausahaan merupakan bagian dari program vokasional dan praktikal yang dapat langsung diterapkan dalam dunia usaha dan dunia industri (DUDI).
“APS dari SMK ini akan mendapatkan pelatihan-pelatihan keterampilan vokasional yang relevan dengan kebutuhan DUDI secara intensif selama satu sampai dua bulan sebagai bekal mereka untuk terjun ke dunia usaha maupun dunia industri,” terang Tatang.
Sebagai program kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan LKP, program ini, lanjut Tatang, program ini akan diselenggarakan di 33 provinsi dengan melibatkan 245 LKP. Tak hanya berfokus di kota-kota besar, program ini pun akan menyasar wilayah-wilayah yang membutuhkan perhatian lebih, termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Pemerintah daerah bertugas menyiapkan data APS SMK yang kemudian akan diberikan pelatihan kerja maupun wirausaha di LKP-LKP terpilih yang telah berpengalaman dalam penyelenggara program PKK dan PKW dan memiliki kerja sama yang kuat dengan mitra DUDI untuk penyerapan lulusan, termasuk UMKM, lembaga permodalan, dan platform digital untuk membantu pemasaran dan pengembangan usaha lulusannya.
“Jadi, selesai program, untuk yang memilih PKK, APS SMK ini dapat langsung bekerja maksimal satu tahun setelah selesai program karena LKP penyelenggara telah bekerja sama dengan DUDI dan peserta juga sudah mengikuti uji kompetensi dan memiliki sertifikat kompetensi. Sementara untuk peserta PKW, mereka bisa langsung membuka usaha karena selain ada pendampingan usaha, peserta juga diberikan bantuan modal usaha. Misalnya, untuk membeli bahan baku dan sebagainya,” terang Dirjen Tatang.
*Program PKK dan PKW bagi Lembaga dan Peserta*
Kepala Dinas Provinsi Jawa Barat, Purwanto, menyambut baik kolaborasi antara pusat dan daerah dalam penanganan APS. Menurutnya, tingginya angka APS masih menjadi tantangan bagi banyak pemerintah daerah di Indonesia. Namun, melalui langkah kolaboratif ini, dapat menjadi peluang baru untuk para APS mampu mandiri.
“Para APS tetap menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mendukung mereka sehingga memiliki bekal untuk bekerja maupun berwirausaha. Pelaksanaan PKK dan PKW di berbagai LKP harus melihat potensi lokal sehingga lulusan mampu terserap ke dunia kerja dan merintis usaha berkelanjutan,” pesan Purwanto.
Di sisi lain, Pimpinan LKP Dwi Tunggal, Sulaeha, mengatakan bahwa saat ini sudah ada 14 anak putus sekolah dari SMK yang akan dilatih di lembaganya. Para peserta merupakan APS yang ada di wilayah Subang, Jawa Barat.
“Mereka rata-rata putus sekolah karena faktor ekonomi, malas sekolah, atau karena kenakalan remaja. Mereka sangat antusias dengan program ini,” ujar Sulaeha.
LKP Dwi Tunggal yang berada di Desa Kasomalang, Kecamatan Kasomalang, Kabupaten Subang, Jawa Barat ini akan melatih anak putus sekolah ini dengan keterampilan tata busana.
Nabila Aditya, salah satu peserta, berharap program ini bisa mengubah hidupnya. Pasca putus sekolah dari SMK Riyadhul Jannah, Subang, Nabila terpaksa menjadi buruh serabutan karena susahnya mencari pekerjaan untuk menghidupi nenek dan kedua adiknya.
“Ini seperti melanjutkan mimpi saya. Saya dulu SMK Jurusan Tata Busana, tapi tidak pernah ikut praktikum karena tidak ada biaya. Dengan program ini, saya berharap bisa membuka usaha menjahit sendiri di rumah seperti mimpi saya dulu,” kata Nabila yang putus sekolah pada 2023 lalu.
