Sorotan tajam kembali diarahkan ke jajaran kabinet usai Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengkritik fenomena wakil menteri (wamen) yang merangkap jabatan sebagai komisaris di badan usaha milik negara (BUMN). Dengan gaya khasnya yang ceplas-ceplos, Cak Imin melontarkan sindiran saat menghadiri acara pengukuhan Ikatan Alumni Pengurus Besar PMII di Jakarta, 14 Juli 2025.
“Jadi, wakil menteri yang saya hormati, Aminuddin Ma’ruf, Faisol Riza, sahabat Juri. Ini wamen‑wamen yang membuat saya agak terpuruk,” ujar Cak Imin.
Ia melanjutkan dengan nada bercanda namun sarat kritik, “Karena bagi saya, dompet ada isi atau enggak ada isi, yang penting ada kartu kredit, kan gitu. Nah, gara‑gara wamen‑wamen pada jadi komisaris, kita ngiler juga kan.”
Dalam kesempatan yang sama, ia kembali menyinggung bagaimana jabatan komisaris itu menjadi simbol kemapanan tersendiri. “Jadi, mikir, ini kira‑kira bisa seperti mereka enggak nasib ini (…) Wamen‑wamen ini luar biasa,” tambahnya.
Sindiran Cak Imin mencuat di tengah polemik rangkap jabatan yang belakangan menjadi perhatian publik. Apalagi, Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwa rangkap jabatan wakil menteri sebagai komisaris BUMN bertentangan dengan semangat Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Dalam Putusan Nomor 21/PUU-XXIII/2025, MK menyatakan bahwa larangan rangkap jabatan yang berlaku bagi menteri juga berlaku bagi wakil menteri, mengingat kesetaraan fungsi dan kedudukan strategisnya.
Namun hingga saat ini, tidak ada langkah konkret dari pemerintah untuk mengevaluasi atau mencabut rangkap jabatan tersebut. Padahal, berdasarkan penelusuran dari sejumlah media nasional, berikut adalah daftar lengkap 30 wakil menteri yang diketahui merangkap jabatan sebagai komisaris di BUMN atau anak usahanya:
- Sudaryono – Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia
- Immanuel Ebenezer Gerungan – Komisaris PT Pupuk Indonesia
- Giring Ganesha – Komisaris PT GMF AeroAsia
- Angga Raka Prabowo – Komisaris Utama PT Telkom Indonesia
- Ossy Dermawan – Komisaris PT Telkom Indonesia
- Silmy Karim – Komisaris PT Telkom Indonesia
- Fahri Hamzah – Komisaris PT Bank Tabungan Negara
- Suahasil Nazara – Komisaris PT PLN
- Aminuddin Ma’ruf – Komisaris PT PLN
- Kartika Wirjoatmodjo – Komisaris Utama PT Bank Rakyat Indonesia
- Helvy Yuni Moraza – Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia
- Diana Kusumastuti – Komisaris Utama PT Brantas Abipraya
- Yuliot Tanjung – Komisaris PT Bank Mandiri
- Didit Herdiawan Ashaf – Komisaris Utama PT Perikanan Indonesia
- Suntana – Komisaris Utama Pelindo
- Dante Saksono – Komisaris PT Pertamina Bina Medika
- Donny Ermawan Taufanto – Komisaris Utama PT Dahana
- Christina Aryani – Komisaris PT Semen Indonesia
- Diaz Hendropriyono – Komisaris Utama Telkomsel
- Ahmad Riza Patria – Komisaris Telkomsel
- Dyah Roro Esti Widya Putri – Komisaris Utama PT Sarinah
- Todotua Pasaribu – Wakil Komisaris Utama PT Pertamina
- Ratu Isyana Bagoes Oka – Komisaris PT Dayamitra Telekomunikasi
- Juri Ardiantoro – Komisaris Utama PT Jasa Marga
- Nezar Patria – Komisaris Utama PT Indosat
- Veronica Tan – Komisaris PT Citilink
- Taufik Hidayat – Komisaris PT PLN Energi Primer Indonesia
- Arif Havas Oegroseno – Komisaris PT Pertamina International Shipping
- Stella Christie – Komisaris PT Pertamina Hulu Energi
- Ferry Juliantono – Komisaris PT Pertamina Patra Niaga
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan publik mengenai efektivitas pengawasan pemerintah terhadap praktik tata kelola jabatan publik. Meski disampaikan dalam nuansa santai, sindiran Cak Imin dinilai mewakili keresahan banyak pihak atas praktik yang dianggap tidak etis dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
