Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, kembali menarik perhatian publik dengan pernyataan kontroversial namun lugas soal efisiensi penggunaan anggaran pemerintah. Dalam sebuah rapat evaluasi kinerja Pemprov Jawa Barat bersama jajarannya, Dedi secara terang-terangan menyebut bahwa kerja sama formal antara pemerintah daerah dan media massa sudah tak lagi relevan di era keterbukaan digital saat ini.
Menurutnya, di zaman serba cepat dan transparan seperti sekarang, informasi bisa tersampaikan secara langsung kepada masyarakat tanpa harus mengandalkan media yang dikontrak melalui anggaran khusus. “Kalau kerja kita baik, rakyat sendiri yang akan menyebarkan. Enggak usah dibayar, cukup kerja jujur dan terbuka,” ujar Dedi dengan gaya khasnya yang blak-blakan.
Ia menegaskan, alokasi anggaran untuk kerja sama media justru sering kali menjadi beban, bahkan bisa membuka celah untuk pemborosan atau pencitraan semata. “Anggaran kerja sama media itu besar. Lebih baik dialihkan ke hal-hal yang langsung dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Jalan rusak dibenerin, anak sekolah dikasih beasiswa, petani dibantu pupuknya. Itu lebih nyata,” tambahnya.
Pernyataan ini langsung memicu reaksi beragam, baik dari kalangan jurnalis maupun pemerhati anggaran. Sebagian menyebut langkah Dedi sebagai bentuk keberanian dalam mengkritisi budaya birokrasi yang boros, namun ada pula yang menilai pendekatan ini bisa mengerdilkan peran media sebagai pilar demokrasi.
Dedi Mulyadi menegaskan bahwa dirinya tidak anti-media. Namun, ia lebih mendorong media untuk menjalankan perannya sebagai penjaga informasi publik tanpa ketergantungan pada anggaran pemerintah. “Kalau media itu profesional dan punya idealisme, mereka akan tetap menulis. Karena tugas jurnalistik itu bukan soal dibayar atau tidak, tapi soal nurani,” tegasnya.
Sebagai alternatif, Dedi juga mendorong setiap dinas dan kepala daerah di bawah Pemprov Jabar untuk aktif menggunakan media sosial resmi dan terbuka dalam menyampaikan laporan kegiatan, program, dan kebijakan. Menurutnya, ini merupakan bentuk komunikasi dua arah yang jauh lebih efektif dan langsung dirasakan oleh rakyat.
“Tidak perlu pencitraan, cukup kerja nyata dan jujur. Itu akan lebih viral dan dipercaya masyarakat,” tutup Gubernur Dedi Mulyadi dalam pidatonya yang menuai banyak perhatian.
