KlopakIndonesia.Jakarta – Kesepian pada lanjut usia (lansia) kini menjadi isu penting yang mendapat perhatian serius pemerintah. Dalam upaya meningkatkan kualitas hidup kelompok lanjut usia, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) menghadirkan berbagai program yang menempatkan lansia sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek perlindungan.
Hal ini ditegaskan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Dr. Wihaji, S.Ag, M.Pd, dalam peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) ke-29 yang mengusung tema “Lansia Bahagia, Indonesia Sejahtera”, Selasa (03/06/2025), di RPTRA Matahari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat.
Acara ini turut dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta, Marullah Matali, Lc, M.Ag, serta Walikota Jakarta Pusat dan jajaran Kemendukbangga/BKKBN.
Menteri Wihaji mengungkapkan bahwa Indonesia kini telah memasuki tahap penuaan penduduk, dengan persentase warga berusia 60 tahun ke atas naik dari 7,6 persen pada 2010 menjadi 9,8 persen pada 2020, dan mencapai 12 persen pada 2023.
Hampir 30 persen rumah tangga dihuni lansia, lebih dari setengahnya berperan sebagai kepala rumah tangga, sementara sebagian lansia tinggal sendiri dan sekitar 11 persen masih hidup dalam kemiskinan.
Data lebih rinci menunjukkan populasi lansia terbagi dalam kelompok usia, yaitu 49,52 ribu jiwa (4,62%) berusia 60-64 tahun, 34,47 ribu jiwa (3,21%) usia 65-69 tahun, 22,26 ribu jiwa (2,08%) usia 70-74 tahun, dan 22,38 ribu jiwa (2,09%) berusia lebih dari 75 tahun
(BPS, 2024).
Mengingat angka harapan hidup lansia yang terus meningkat hingga 2045, pemerintah perlu memperkuat program-program kesejahteraan untuk memastikan masa lanjut usia yang layak bagi seluruh lansia Indonesia. “Dan program kelanjutusiaan seharusnya mendapat perhatian luas,” ungkap Menteri Wihaji
“Kita memerlukan kolaborasi lintas sektor agar program bagi lansia menjadi lebih kuat dan terintegrasi,” ujar Menteri Wihaji menambahkan.
● 1 Lansia Di antara 5 Penduduk
Mengutip laporan Badan Pusat Statistik (BPS) berjudul ‘Statistik Penduduk Lanjut Usia 2024’, lansia di Indonesia diproyeksikan mencapai 65,82 juta orang atau mencapai 20,31 persen dari total penduduk pada 2045 atau saat Indonesia Emas. Pada saat itu, ada satu lansia di antara lima penduduk di Indonesia.
Dalam satu dekade terakhir (2015 hingga 2024), persentase lansia meningkat nyaris 4 persen. Fenomena pergeseran struktur penduduk ini mulai terjadi di tahun 2021. Saat itu, persentase penduduk lansia di Indonesia sudah berada di kisaran 10 persen. Di tahun 2023-2024, persentase lansia menyentuh angka 12 persen.
Dari 38 provinsi yang ada di Indonesia pada 2024, 21 provinsi di antaranya masuk ke dalam struktur penduduk tua lantaran persentase lansia dibanding penduduk per provinsinya sudah lebih dari 10 persen.
Persentase rasio lansia tertinggi di Indonesia adalah DI Yogyakarta dengan angka 16,28 persen, Jawa Timur 16,02 persen, dan Jawa Tengah 15,46 persen. Persentase rasio lansia terendah di Indonesia adalah 4 persen, berada di Papua Tengah.
● SIDAYA Ciptakan Lansia Tangguh
Dalam kesempatan tersebut, Kemendukbangga/BKKBN memperkenalkan program Lanjut Usia Berdaya (SIDAYA), merupakan salah satu dari lima Quick Wins Menteri Wihaji. Program ini dirancang untuk menciptakan lansia yang sehat, tangguh, produktif, merasa aman, dan mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan sesuai minat dan potensinya.
Adapun lima layanan utama program SIDAYA adalah
Kartu Sidaya, pemeriksaan kesehatan rutin, pelatihan dan pendampingan Perawatan Jangka Panjang (PJP) Berbasis Keluarga, Sekolah Lansia di Bina Keluarga Lansia dan program Lansia Entrepreneur.
Menteri Wihaji juga mengumumkan bahwa pada peringatan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) mendatang, Kemendukbangga/BKKBN akan meluncurkan Kartu Lansia Sehat, yang akan memberikan berbagai manfaat seperti layanan pemeriksaan kesehatan gratis, diskon tiket kereta api, serta potongan harga untuk wisata lansia.
“Lansia berusia 60–65 tahun yang masih aktif secara fisik dan mental akan dibekali program kewirausahaan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan mereka,” tambah Menteri.
● Momentum Penting
Sementara itu, Sekda Provinsi DKI Jakarta, Marullah Matali, menyampaikan bahwa jumlah lansia di Jakarta telah mencapai 10% dari total penduduk DKI Jakarta, dan diperlukan program yang tepat agar mereka tetap produktif dan aktif dalam masyarakat.
Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga, Nopian Andusti, SE, MT, menambahkan bahwa HLUN menjadi momentum penting untuk memberikan penghargaan kepada lansia. Termasuk dengan mendorong gaya hidup aktif dan sosial di kalangan mereka.
“Melalui pendekatan ‘Life Course’, kami ingin menunjukkan bahwa setiap fase kehidupan memiliki potensi, termasuk usia lanjut,” tutup Menteri Wihaji.*
Penulis: Emah Suebu
Editor: Humas/Media Center*
Foto: Yudhistira
Rilis: Selasa, 3 Juni 2025
Waktu: pk. 18.45 WIB
BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN INFORMASI PUBLIK
Media Center Kemendukbangga/BKKBN
mediacenter@bkkbn.go.id
0812-3888-8840
Jl. Permata nomor 1
Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur
Instagram: kemendukbangga_bkkbn
Facebook: BKKBN
Twitter/X: @kemendukbangga
TikTok: kemendukbangga_bkkbn
Snack Video: kemendukbangga_bkkbn
YouTube: kemendukbangga_bkkbn
www.kemendukbangga.go.id
Tentang Kemendukbangga/BKKBN
Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunanan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga; Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 180 Tahun 2024 tentang Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga: Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 181 Tahun 2024 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
Kemendukbangga/BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
