Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Ravindra Airlangga mengatakan pihaknya melalui diplomasi parlemen mendukung pemerintah yang telah berkomitmen menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sesuai kesepakatan global yang tercantum dalam dokumen Enhanced Nationally Determined Contribution (E-NDC). Hal itu untuk mengurangi emisi GRK sebanyak 32 persen atau 358 juta ton CO2 dengan usaha sendiri dan sebesar 41 persen atau sebanyak 446 juta ton CO2
“Kemarin kita baru saja menghadiri Parliamentary Meeting on 29th United Nations Climate Cange Conference (COP29) terkait perubahan iklim. Tentu ini akan menjadi output daripada kesepakatan parlemen-parlemen dan akan menjadi dasar untuk menyusun undang-undang perubahan iklim ini. Selain itu, isu-isu mengenai transisi energi juga sesuatu hal yang tidak terpisahkan dalam forum tersebut, karena saling terkait,” imbuh Ravindra kepada Parlementaria usai mengikuti acara BKSAP Days dengan mengunjungi FISIP UI di Depok, Jawa Barat, Kamis (21/11/2024).
Terkait pendanaan internasional, kata Politisi F-Golkar ini, negara-negara berkembang dinilai lebih sedikit menyumbangkan emisi namun lebih terdampak terhadap pemanasan global. Menurutny, 75 persen emisi global itu hanya berasal dari beberapa negara saja. Menurutnya, banyak negara-negara berkembang yang terdampak dari emisi, namun penyumbangan pendanaan emisi tidak sebesar dari dampak emisi yang dihasilkan.
Ia mencontohkan, negara Tonga yang mengalami kenaikan permukaan air laut bisa menyebabkan negara mereka hanyut.
“Jadi negara Tongga meminta bantuan saat di Forum Parlemen Inggris beberapa waktu yang lalu, dan kita harus terus mengingatkan terkait komitmen untuk pendanaan iklim. Tentunya untuk membantu negara-negara berkembang menurunkan emisi gas rumah kaca mereka. Jadi tentu ini disampaikan dalam bentuk komunikasi antarparlemen,” ujar Ravindra.
Legislator Dapil Jabar V ini menambahkan, BKSAP secara rutin berkomunikasi dengan Kementerian Luar Negeri terkait dengan isu yang akan dibawa dalam forum-forum parlemen internasional.
“Kebetulan kalau saya pribadi sudah lama ditempatkan di Komisi Lingkungan (Komisi IV). Jadi, sebelum berangkat COP29 kita juga sudah berkonsultasi dengan KLHK terkait apa yang menjadi tujuan. Salah satunya adalah misalnya peningkatan perdagangan karbon sebagai upaya untuk memitigasi iklim, karena potensi karbon kita sangat besar dengan luasan hutan yang bisa menjadi produsen karbon untuk dunia,” terang Ravindra.
