FWK Jabar menilai kebijakan tersebut merupakan niat mulia yang sangat dibutuhkan masyarakat, khususnya warga kurang mampu yang selama ini kesulitan mengakses layanan kesehatan karena persoalan biaya. Namun, hingga saat ini, implementasi kebijakan tersebut di sejumlah rumah sakit belum berjalan sebagaimana harapan karena belum adanya petunjuk teknis (juknis) sebagai pedoman pelaksanaan.
Ketua FWK Jabar, Tatang Suherman, menyampaikan hal tersebut dalam diskusi mingguan FWK Jabar di Sekretariat FWK, kawasan Braga, Bandung, Jumat.
Menurut Tatang, kebijakan Gubernur Dedi Mulyadi untuk membantu biaya pengobatan warga yang tidak memiliki BPJS merupakan langkah positif. Namun, ia meminta agar kebijakan tersebut segera diwujudkan sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara nyata.
“Ini sangat bagus banget, tetapi kita meminta segera direalisasikan, jangan sebatas omon-omon saja,” kata Tatang.
Sekretaris FWK Jabar, Kurnia Nugraha, menambahkan, masyarakat menyambut baik kebijakan tersebut karena masih banyak warga kurang mampu yang kesulitan berobat akibat tidak sanggup membayar iuran BPJS Kesehatan.
Ia berharap pemerintah segera menyelesaikan aturan teknis pelaksanaan agar masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan tidak kembali menghadapi kendala administrasi maupun pembiayaan ketika datang ke rumah sakit.
Menurut Kurnia, sudah ada warga yang datang untuk berobat, tetapi belum mendapatkan pelayanan sesuai harapan karena rumah sakit belum memiliki petunjuk pelaksanaan program tersebut.
Bendahara FWK Jabar, Mantoyo, juga mengatakan rumah sakit, terutama rumah sakit pemerintah, masih menunggu aturan pelaksanaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Akibatnya, niat baik gubernur belum sepenuhnya dapat diterapkan di lapangan.
Kebijakan pengobatan gratis kelas III bagi warga Jabar
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengumumkan kebijakan pelayanan kesehatan dan rawat inap gratis di ruang kelas III bagi warga Jawa Barat yang tidak memiliki BPJS Kesehatan, kepesertaan BPJS-nya tidak aktif, atau menunggak iuran.
Kebijakan tersebut juga mencakup warga yang belum memiliki KTP, sehingga persoalan administrasi kependudukan tidak menjadi penghalang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
Kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat, pemerintah kabupaten/kota, dan jaringan rumah sakit terkait kebijakan tersebut telah ditandatangani pada 7 Oktober 2026.
Dalam kesepakatan itu, warga Jawa Barat yang sakit, mengalami kecelakaan, maupun menjadi korban tindak kejahatan seperti penganiayaan, pembegalan, atau perampokan yang mengakibatkan luka, tetap dapat memperoleh pelayanan rumah sakit.
Termasuk pula pengobatan tertentu yang tidak tercakup dalam layanan BPJS Kesehatan, sesuai ketentuan dalam kesepakatan.
Pembiayaan perawatan di ruang kelas III tersebut ditanggung bersama oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah kabupaten/kota sesuai mekanisme yang disepakati.
Sejumlah rumah sakit yang masuk dalam jaringan kesepakatan antara lain 65 RSUD di Jawa Barat, serta beberapa rumah sakit pemerintah pusat dan swasta, seperti RSHS Bandung, RSUPN Cipto Mangunkusumo (RSCM), RSPAD Gatot Subroto, RS Jantung Harapan Kita, RSAB Harapan Kita, RS Kanker Dharmais, dan RS Cicendo.
Pelaksanaan kebijakan belum selaras dengan kondisi lapangan
Meski kesepakatan telah ditandatangani, pelaksanaan kebijakan tersebut dinilai belum sepenuhnya selaras dengan kondisi di lapangan.
Salah satu persoalan muncul di Kabupaten Sukabumi. DPRD setempat menyoroti belum tersedianya petunjuk teknis di sejumlah rumah sakit strategis, sementara kemampuan anggaran daerah untuk menopang pembiayaan pelayanan kesehatan juga menghadapi tekanan.
Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Sukabumi, Yudha Sukmagara, mengungkapkan persoalan tersebut menjadi perhatian dalam pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD.
Ia menilai kebijakan yang diumumkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat berpotensi menjadi solusi bagi masyarakat kurang mampu. Namun, pelaksanaannya harus dipastikan berjalan dan dapat diakses oleh warga yang membutuhkan.
Kondisi serupa disebut terjadi di daerah lain di Jawa Barat. Sejumlah rumah sakit daerah belum dapat melayani pasien non-BPJS melalui skema tersebut karena belum memiliki petunjuk teknis yang mengatur mekanisme pelayanan, administrasi, dan pembiayaan.
FWK Jabar berharap Pemprov Jawa Barat segera menerbitkan juknis serta memastikan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan rumah sakit berjalan efektif.
Dengan demikian, kebijakan pengobatan gratis yang telah diumumkan gubernur tidak berhenti pada kesepakatan dan pernyataan, tetapi benar-benar menjadi solusi bagi warga yang membutuhkan pertolongan medis tanpa terkendala biaya.
FWK Jabar menilai, keberhasilan kebijakan ini tidak hanya diukur dari besarnya komitmen pemerintah, tetapi juga dari kepastian masyarakat mendapatkan pelayanan ketika datang ke rumah sakit.


























