Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendorong percepatan sertipikasi 3 juta bidang tanah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Target yang semula direncanakan selesai pada 2028 kini diarahkan untuk dituntaskan lebih cepat pada 2027.
Upaya tersebut dibahas dalam Sosialisasi Percepatan Sertipikasi Tanah bagi MBR yang digelar di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (17/9/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari penguatan kolaborasi antara Kementerian ATR/BPN dan Komisi II DPR RI.
Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Andi Tenri Abeng, mengatakan pencapaian target sertipikasi tersebut membutuhkan sinergi berbagai pihak, termasuk Komisi II DPR RI dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
“Saya mengajak kita semua menjadikan forum ini sebagai titik awal kolaborasi yang lebih erat demi terwujudnya rumah layak huni yang berdiri di atas tanah bersertipikat bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Andi Tenri Abeng.
Target Sertipikasi Dipercepat
Andi menjelaskan, percepatan target 3 juta bidang tanah bagi MBR merupakan arahan Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid. Penyelesaian yang sebelumnya ditargetkan pada 2028 didorong untuk selesai pada 2027.
Ia menekankan bahwa Kementerian ATR/BPN tidak dapat menjalankan program tersebut sendiri sehingga diperlukan kerja sama lintas kementerian dan dukungan Komisi II DPR RI.
“Itulah kita perlu bersinergi dan bekerja sama, baik dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) maupun dengan teman-teman TA dari Komisi II. Mudah-mudahan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat kerja kita di lapangan,” kata Andi.
Komisi II DPR RI Siap Dukung Anggaran
Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, menyambut baik upaya percepatan sertipikasi tanah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ia mengikuti kegiatan sosialisasi tersebut secara daring.
Mardani menyatakan Komisi II DPR RI siap mendukung program tersebut, termasuk memperjuangkan ketersediaan anggaran untuk mencapai target yang telah ditetapkan.
“Kami di Komisi II akan dukung 100% dan apresiasi yang tadinya target tiga tahun jadi dua tahun, kami akan perjuangan anggarannya tersedia, dan mudah-mudahan ini membahagiakan 3 juta masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan janji Presiden Prabowo Subianto,” tutur Mardani.
Sosialisasi Diikuti Jajaran BPN Seluruh Indonesia
Sosialisasi tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari Kementerian ATR/BPN dan Kementerian PKP. Narasumber yang hadir secara langsung antara lain Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Bahrun Munawir, serta Kepala Subdirektorat Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang, Sigit Santosa.
Sementara itu, narasumber yang mengikuti kegiatan secara daring meliputi Kepala Subdirektorat Tematik Pertanahan dan Ruang, Aini Mulandari; Kepala Bidang Manajemen Data dan Pengembangan Sistem Informasi Kementerian PKP, Wijasena Hendra Kurniawan; serta Kepala Subdirektorat Penyusunan Keterpaduan Sistem Pembiayaan dan Perumahan Kementerian PKP, Tantra.
Kegiatan tersebut dimoderatori Kepala Bagian Penganggaran pada Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Deviet Afrianto Setyohatmoko.
Sosialisasi diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah BPN dan Kepala Kantor Pertanahan seluruh Indonesia secara daring. Kehadiran jajaran pertanahan dari berbagai daerah tersebut menjadi bagian dari penguatan koordinasi pelaksanaan program sertipikasi tanah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
