JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) terus memperkuat proses validasi data penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna memastikan seluruh kelompok sasaran memperoleh layanan secara tepat, merata, dan berkelanjutan.
Langkah tersebut dilakukan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Upaya ini menjadi bagian penting dalam meningkatkan akurasi data penerima manfaat sekaligus memperkuat efektivitas pelaksanaan Program MBG di seluruh Indonesia.
Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya, menjelaskan bahwa proses validasi saat ini dilakukan melalui rapat koordinasi yang dihadiri sejumlah wakil menteri, direktur jenderal, serta pejabat dari berbagai kementerian terkait.
Di antaranya adalah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Sosial. Proses tersebut juga mendapat dukungan dari Kantor Staf Presiden (KSP).
“Validasi data penerima manfaat menjadi prioritas kami agar pelaksanaan Program MBG semakin tepat sasaran. Selain integrasi data dari berbagai walidata, kami juga melakukan verifikasi langsung dari tingkat bawah untuk memastikan data yang digunakan benar-benar akurat,” ujar Sony di Jakarta, Senin (1/6/2026).
Verifikasi Hingga Tingkat Desa dan Kelurahan
Untuk memastikan ketepatan data, verifikasi dilakukan melalui koordinasi antara Koordinator Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) tingkat kecamatan dengan lurah dan kepala desa setempat.
Melalui mekanisme tersebut dilakukan pendataan sekaligus pencocokan data kelompok sasaran penerima manfaat, meliputi ibu hamil, ibu menyusui, balita, peserta didik dari jenjang PAUD hingga SMA/SMK, serta para santri di pondok pesantren.
BGN juga membuka akses publik terhadap hasil validasi data penerima manfaat melalui dasbor resmi yang dapat digunakan oleh kepala sekolah, pengelola posyandu, lurah, kepala desa, camat, hingga kepala daerah untuk melakukan pengecekan data di wilayah masing-masing.
Menurut Sony, apabila terdapat ibu hamil, ibu menyusui, balita, peserta didik, maupun santri yang belum terdata atau belum menerima layanan MBG, masyarakat dapat segera melaporkannya melalui Koordinator SPPI Kecamatan maupun layanan hotline WhatsApp yang telah disediakan BGN.
Data Awal Berasal dari Pendataan Tahun 2024
Sony menjelaskan bahwa data penerima manfaat yang digunakan saat ini merupakan hasil pendataan awal yang dilakukan pada periode Mei hingga Juli 2024.
Pada saat itu, proses pengumpulan data melibatkan unsur Babinsa dan dilakukan secara berjenjang hingga tingkat Kodam sebelum akhirnya diserahkan kepada tim persiapan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
Namun demikian, ia mengakui bahwa pada tahap awal pengumpulan data, BGN masih menghadapi sejumlah keterbatasan, baik dari sisi sumber daya manusia maupun dukungan operasional.
“Pada masa awal, jumlah personel masih terbatas dan dukungan anggaran operasional juga belum tersedia secara optimal. Karena itu koordinasi formal lintas instansi belum dapat dilakukan secara maksimal,” jelasnya.
Fondasi Penting Keberhasilan Program MBG
Melalui penguatan koordinasi antarkementerian, dukungan pemerintah daerah, serta partisipasi aktif masyarakat, BGN optimistis proses validasi yang sedang berjalan akan menghasilkan basis data penerima manfaat yang semakin akurat hingga tingkat desa dan kelurahan.
Data yang valid dinilai menjadi fondasi utama keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis karena memastikan bantuan dapat menjangkau seluruh kelompok sasaran secara tepat, merata, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.
