BANDUNG, 18 FEBRUARI 2026 – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman menegaskan pentingnya seluruh perangkat daerah di Jawa Barat memiliki jiwa kepemimpinan Siliwangi. Penegasan tersebut disampaikan saat membuka Forum Organisasi Perangkat Daerah (FOPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Jawa Barat pada Rabu (18/2/2026) di Bandung.
“Di pemerintahan saat ini harus memiliki jiwa kepemimpinan Siliwangi, yakni kepemimpinan yang nerus bumi, ngapak mega, tur napak sancang. Menurut saya ini sangat scientific, di mana fokus utamanya jika dihubungkan dengan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga berencana menjadi kunci peningkatan kualitas SDM Jawa Barat,” tegas Herman.
Ia menjelaskan, nerus bumi berarti membumi, memahami realitas sehari-hari, serta memiliki empati terhadap lingkungan dan masyarakat. Contohnya adalah berbagai persoalan seperti perkawinan dini, kekerasan terhadap perempuan dan anak, meningkatnya angka perceraian, hingga kasus bunuh diri anak.
“Maka dari itu kita harus memahami kedalaman setiap permasalahan yang ada, sehingga dapat melakukan pencegahan serta sinergitas sampai ke tingkat kecamatan dan kelurahan,” ujarnya.
Sementara itu, ngapak mega dimaknai sebagai kemampuan berpikir besar dan memiliki visi jauh ke depan dengan target yang jelas. Adapun napak sancang berarti mampu menyelesaikan persoalan dalam kondisi sulit dan keterbatasan anggaran dengan menyiapkan strategi keluar (exit strategy).
Herman menekankan, pembangunan SDM dimulai dari keluarga sebagai unit terkecil dan paling fundamental dalam masyarakat. Keluarga yang kuat, harmonis, dan berdaya menjadi fondasi lahirnya generasi sehat, cerdas, dan berkarakter.
“Pegawai di lingkup DP3AKB perlu berkontribusi bagi masyarakat, khususnya dalam pencegahan dan penanganan kekerasan secara komprehensif. Forum OPD bukan sekadar formalitas, tetapi titik masuk melihat kompleksitas persoalan yang harus ditangani secara mitigatif. Provinsi adalah agregat, kuncinya ada di kabupaten/kota hingga desa,” tandasnya.
Dalam laporannya, Kepala DP3AKB Jabar Siska Gerfianti menyampaikan bahwa pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga berencana merupakan strategi pembangunan yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas dan ketahanan keluarga serta kesejahteraan masyarakat.
“Upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, penguatan pengasuhan positif, serta percepatan penurunan perkawinan anak menjadi bagian penting agenda pembangunan daerah, khususnya dalam peningkatan kapasitas SDM dan tata kelola pembangunan,” ungkap Siska.
Ia menambahkan, forum juga membahas penguatan pembangunan keluarga melalui peningkatan kualitas pengasuhan, edukasi kesehatan reproduksi remaja, serta penguatan ketahanan ekonomi keluarga. Seluruh program diarahkan untuk mendukung pembentukan karakter Pancawaluya masyarakat Jawa Barat melalui sinergi dan konvergensi lintas sektor.
Forum DP3AKB Jabar dihadiri perwakilan kementerian/lembaga, perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota se-Jawa Barat, akademisi, organisasi perempuan, Forum Anak Daerah, serta mitra pembangunan. Hadir sebagai narasumber antara lain Sekretaris Kementerian PPPA Titi Eko Rahayu, Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Sestama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Budi Setiyono, serta Kepala Bidang PPM Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa Barat Ane Carolina.
