Upaya mewujudkan penduduk Indonesia yang berkualitas terus diperkuat melalui peningkatan koordinasi dan perencanaan pembangunan kependudukan. Direktorat Perencanaan Pengendalian Penduduk (Ditrenduk) Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN menggelar Forum Nasional Rencana Aksi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) secara hybrid, pada 15 Oktober 2025.
Pelaksanaan kegiatan di Provinsi Jawa Barat dipusatkan di Kabupaten Bandung, dan dihadiri oleh berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait PJPK tingkat provinsi, seperti Pengadilan Tinggi, Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Sosial, serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
Sementara itu, Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) dan DP3AKB Jawa Barat mengikuti kegiatan secara daring bersama OPD terkait PJPK di tingkat kabupaten/kota.
Forum Nasional PJPK ini bertujuan untuk memfasilitasi pemerintah daerah dalam menyusun rencana pembangunan kependudukan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan wilayah masing-masing.
Kepala Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Jawa Barat, Dadi Ahmad Roswandi, menyampaikan bahwa forum ini menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam perencanaan kependudukan.
“Pembangunan kependudukan tidak bisa berjalan sendiri. Diperlukan kolaborasi lintas sektor agar arah kebijakan di daerah sejalan dengan strategi nasional. Melalui PJPK, kita ingin memastikan setiap program pembangunan benar-benar berorientasi pada kualitas penduduk,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, setiap OPD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota diminta menyusun peta jalan pembangunan kependudukan (PJPK) di daerah masing-masing.
Melalui dialog dalam forum nasional ini, pemerintah daerah optimistis dapat menyelesaikan amanat PJPK secara cepat dan terarah, demi mewujudkan penduduk yang tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek pembangunan di masa depan.
