CIAMIS, 29 September 2026 – Wajah sumringah terlihat di aula Islamic Center Kabupaten Ciamis, Selasa (29/9), saat para kader Tim Pendamping Keluarga (TPK) bertemu langsung dengan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji.
Pertemuan tersebut tidak hanya menjadi kesempatan bagi para kader untuk bertemu dengan Menteri Wihaji, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat pemahaman mengenai pendampingan keluarga, khususnya keluarga yang memiliki risiko stunting.
Wihaji menyampaikan bahwa kader TPK memiliki peran penting karena berhadapan langsung dengan keluarga di lapangan. Menurutnya, pendekatan langsung diperlukan agar berbagai persoalan keluarga dapat segera diidentifikasi dan ditangani.
“Pak Presiden memerintah saya untuk bergerak langsung. Jangan banyak diskusi, jangan banyak seminar, terjun langsung ke masyarakat, selesaikan masalah dengan cepat,” jelas Wihaji.
Ia juga mengingatkan para kader mengenai luasnya cakupan keluarga yang perlu mendapatkan pendampingan dalam rangka membangun keluarga Indonesia yang berkualitas dan mencegah stunting.
“Siapa saja yang harus didampingi agar keluarga Indonesia bebas dari ancaman stunting?” kata Wihaji.
Wihaji kemudian menyebut sejumlah tahapan dalam siklus kehidupan manusia yang menjadi bagian dari perhatian pemerintah, mulai dari calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, bayi usia dua tahun, anak usia lima tahun, remaja hingga lanjut usia.
“Semuanya menjadi urusan negara yang diamanatkan kepada kami, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN. Tentu saja kami akan upayakan semua secara bertahap dan berkelanjutan,” lanjut Wihaji.
Kunjungi Keluarga Berisiko Stunting
Selain bertemu dengan para kader TPK, kunjungan Wihaji ke Kabupaten Ciamis juga diisi dengan kegiatan melihat secara langsung kondisi keluarga berisiko stunting (KRS).
Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat Dadi menjelaskan, terdapat dua keluarga berisiko stunting yang dikunjungi langsung oleh Menteri Wihaji.
“Ada dua KRS yang dikunjungi Pak Menteri Wihaji,” jelas Dadi.
Menurut Dadi, keluarga tersebut merupakan bagian dari sasaran program intervensi. Dari hasil identifikasi di lapangan, terdapat sejumlah faktor risiko yang perlu mendapatkan perhatian, di antaranya kondisi jamban sehat, sanitasi, kerentanan ekonomi, hingga paparan asap rokok di lingkungan keluarga.
Dadi mengatakan kunjungan langsung ke keluarga berisiko stunting penting untuk memastikan persoalan yang dihadapi keluarga dapat dipahami secara lebih nyata.
“Dengan melihat langsung masalah di lapangan, kami yakin penyelesaian masalahnya bisa lebih cepat dan tepat sasaran,” pungkas Dadi.
Kegiatan di Ciamis tersebut sekaligus memperlihatkan peran kader TPK sebagai penghubung antara program pemerintah dengan kondisi keluarga di lapangan. Pendampingan secara langsung diharapkan dapat membantu mengidentifikasi berbagai faktor risiko sejak dini dan mendorong penanganan secara bertahap dan berkelanjutan.
