Roadshow Bus KPK di Kota Bandung, Edukasi dan Sosialisasi Tolak Politik Uang Pilkada 2024

Avatar photo

- Jurnalis

Rabu, 7 Agustus 2024 - 15:06 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Dalam upaya memberantas korupsi di Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Roadshow Bus di Kota Bandung sebagai bagian dari kampanye edukasi anti-korupsi. Rodshow Bus KPK ini berfokus pada sosialisasi menolak politik uang menjelang Pilkada pada bulan November 2024 mendatang.

Kepala Satgas Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK, Adhi Setyo Tamtomo menjelaskan, KPK menerapkan tiga strategi utama dalam pemberantasan korupsi, yaitu pendidikan, pencegahan, dan penindakan.

“Roadshow Bus ini merupakan bagian dari strategi pendidikan yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat mengenai bahaya politik uang. Dalam kampanye ini, KPK menggunakan analogi sederhana. Seperti memberikan uang di warung untuk mendapatkan barang, politik uang berarti membeli suara, yang pada akhirnya merusak demokrasi,” jelas Adhi, di Radio Sonata, Taman Pramuka, Rabu, 7 Agustus 2024.

Adhi juga menjelaskan salah satu temuan penting dari penelitian KPK adalah ibu-ibu dan remaja wanita, serta Gen Z yang rentan terhadap godaan politik uang.

Baca Juga :  Joint Working Group Indonesia-Filipina, Perkuat Kerja Sama bidang Pendidikan

“Kami mengingatkan bahwa sejak sekitar tahun 2000-an, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa bahwa politik uang adalah haram. Dampak buruk politik uang ini sangat panjang, seperti mahalnya biaya pendidikan dan kesehatan, serta kerusakan infrastruktur,” tuturnya.

Adhi mengajak generasi muda Jawa Barat untuk menolak politik uang dan menjaga integritas demokrasi.

“Mari kita bersama-sama menolak politik uang untuk Indonesia yang lebih makmur, jujur, dan adil,” ajak Adhi.

Adhi menjelaskan bahwa roadshow ini merupakan tahun ke-10 sejak dimulai pada 2014.

“Tahun ini, kami mengunjungi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Provinsi Banten. Harapannya, ke depan kami dapat menjangkau seluruh Indonesia,” katanya.

Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM Provinsi Jawa Barat, Hening Widiatmoko menekankan, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mendukung KPK dalam upaya edukasi ini.

Baca Juga :  Enam Kunci Utama dari Mendikdasmen agar Menjadi Lulusan SMK Hebat

“Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat berpartisipasi aktif dalam upaya ini, terutama menjelang Pilkada November 2024. Masyarakat perlu disadarkan bahwa politik uang adalah sesuatu yang haram dan merusak tatanan demokrasi kita,” harap Widi.

Widi juga menambahkan, jujur itu mahal karena menyangkut soal nurani.

“Jujur yang kita lakukan akan kita nikmati bersama selama lima tahun ke depan,” jelasnya.

Widi berharap Acara Roadshow Bus KPK ini dapat membangun pondasi kuat untuk demokrasi yang bersih dan jujur di Indonesia.

“Dengan adanya edukasi dan sosialisasi yang intensif, diharapkan masyarakat, terutama pemilih pemula, dapat memahami hak pilih mereka dan menolak segala bentuk politik uang,” pungkasnya.

Informasi tambahan, Roadshow Bus KPK di Kota Bandung berlangsung selama 4 hari yang akan digelar di Gedung Sate mulai tanggal 8-11 Agustus 2024

Follow WhatsApp Channel klopakindonesia.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Kemendikdasmen Luncurkan Sekolah Nasional Terintegrasi, Target Bangun 500 SNT hingga 2029
Bio Farma Luncurkan Bio-TCV, Perkuat Kedaulatan Vaksin Nasional dan Pencegahan Demam Tifoid
Sarasehan Jurnalis Peduli Keluarga Dorong Penguatan Peran Media sebagai Mitra Strategis Bangun Ketahanan Keluarga Menuju Jawa Barat Istimewa
Harga Kelapa Anjlok Drastis, Pendapatan Petani Pangandaran Turun Lebih dari 50 Persen
AMPETRA Soroti Sulitnya Izin Tambang Rakyat, Siap Dampingi Penambang hingga Kantongi Legalitas
Peran Keluarga Jadi Kunci Cegah Demensia, BKKBN Jabar Perkuat Pendampingan Lansia Berbasis Keluarga
Kemendukbangga/BKKBN dan Pemprov Jabar Perkuat Sinergi Perluas Sekolah Siaga Kependudukan
DPRD Jawa Barat Sahkan Perda Pertanggungjawaban APBD 2025, Dedi Mulyadi Tekankan APBD untuk Kesejahteraan Rakyat

Berita Terkait

Senin, 20 Juli 2026 - 19:50 WIB

Kemendikdasmen Luncurkan Sekolah Nasional Terintegrasi, Target Bangun 500 SNT hingga 2029

Senin, 20 Juli 2026 - 11:26 WIB

Bio Farma Luncurkan Bio-TCV, Perkuat Kedaulatan Vaksin Nasional dan Pencegahan Demam Tifoid

Senin, 20 Juli 2026 - 11:23 WIB

Sarasehan Jurnalis Peduli Keluarga Dorong Penguatan Peran Media sebagai Mitra Strategis Bangun Ketahanan Keluarga Menuju Jawa Barat Istimewa

Senin, 20 Juli 2026 - 09:12 WIB

Harga Kelapa Anjlok Drastis, Pendapatan Petani Pangandaran Turun Lebih dari 50 Persen

Jumat, 17 Juli 2026 - 11:14 WIB

Peran Keluarga Jadi Kunci Cegah Demensia, BKKBN Jabar Perkuat Pendampingan Lansia Berbasis Keluarga

Berita Terbaru