Forum Parlemen 2009-2014 dukung politik bongkar tuntas ala Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi (KDM)Tapi Tak Hanya Sekedar Konten di Media Sosial.

Avatar photo

- Jurnalis

Kamis, 27 Februari 2025 - 13:59 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Forum Parlemen 2009-2014 dukung politik bongkar tuntas ala Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi (KDM). Hanya saja, Forum Parlemen 2009-2014 mengingatkan bahwa sikap terbuka KDM tak hanya sekedar konten di media sosial.

Sekretaris Forum Parlemen 2009-2014, Ujang Fahpulwaton menuturkan jangan sampai KDM dikenal hanya sebagai gubernur Medsos. Sebab, ketegasan hanya disampaikan melalui media sosial seperti YouTube, Instagram dan TikTok tapi di kehidupan nyata sikap keterbukaan kalau tidak dilakukan sama dengan omong kosong.  “Kita setuju dengan sikap terbuka Kang Dedi Mulyadi untuk menyelesaikan persoalan di Jawa Barat. Tapi jangan hanya bangun pencitraan saja lewat medsos tapi perlu kebijakan nyata di lapangan,” tuturnya.

Ujang mencontohkan seperti langkah nyata menyelesaikan persoalan yang dibuat oleh Gubernur Jabar sebelumnya Ridwan Kamil mengenai pembangunan Masjid Raya Al Jabbar yang terungkap ternyata masih menyisakan Hutang.

Di tahun 2020-2021 lalu, Pemprov Jabar diketahui mendapat dana pinjaman dari pemerintah pusat melalui PEN senilai Rp 3,4 triliun.

“Apa yang dimunculkan Kang Dedi di YouTube didapatkan dari berbagai pihak. Benar atau tidak kan perlu ada lanjutan. Contoh misalnya dana PEN salah satunya untuk Al Jabar. Salah atau tidak kan perlu dilakukan audit,” ujarnya.

Baca Juga :  Viral Gus Miftah Mengolok Penjual Es Teh

Kemudian, kata Ujang, konten selanjutnya yang harus direalisasikan KDM adalah mengenai permasalahan tim akselerasi pembangunan (TAP) dan Tim Akselerasi Jabar Juara (TAJJ) yang dibentuk Ridwan Kamil. Dia mengatakan, meski Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin sudah menghapus induk dari tim akselerasi tersebut.

Namun, Pj Gubernur Jawa Barat tersebut belum menghapus turunan dari Tim Akselerasi Jabar Juara. Dan ini menjadi PR Kang Dedi untuk menghapus serta mengevaluasi para tim tersebut. Bahkan, jika ditemukan adanya tindakan penyelewengan KDM harus berani melaporkan hal tersebut ke penegak hukum.

“Setelah dihapus sangat perlu untuk dikaji dan diaudit. Karena mereka ini kan menggunakan anggaran pemerintah. Jika terjadi permasalahan berani tidak untuk dilaporkan ke penyidik,” ujarnya.

Hal senada dikatakan anggota Forum Parlemen 2009-2014 lainnya Budi Hermansyah. Menurut Budi, kehadiran tim tersebut di masanya dianggap superbodi sehingga rawan penyelewengan kekuasaan.

“Kami mengapresiasi Keterbukaan Kang Dedi yang menyebut kehadiran tim akselerasi tidak efektif dan bermasalah. Tapi apakah Kang Dedi berani untuk melanjutkan keterbukaan itu dengan tindakan nyata mengusutnya,” ujarnya.

Budi mengatakan, selanjutnya adalah PR berat KDM dalam membongkar dugaan penyelewengan dana publikasi sebesar Rp 200 miliar di BUMD Bank BJB. Menurut Budi, BUMD di Jabar selalu diidentikan sebagai sapi perahan kekuasaan.

Baca Juga :  SUBANG NGAHIJI MENUJU ZERO NEW STUNTING

“Kang Dedi harus berani ambil tindak tegas bagaimana bisa terjadi mark up di Bank BJB hingga Rp 200 Miliar periode 2021-2023. Saya yakin hal ini terkait dengan pembuat kebijakan politik tak hanya direksi saja.”

“Apalagi jika melihat BUMD yang selalu meminta dana penyertaan modal dengsn dalih untuk menaikkan deviden. Bagaimana bisa BUMD selalu disuntik modal padahal rugi. Contohnya BUMD BIJB Bandara Kertajati yang minta penyertaan modal dari APBD tapi merugi,” katanya menambahkan.

Sementara itu, Anggota lainnya Gantira menyoroti dugaan tentang keterlibatan sosok kepala daerah dalam persoalan Pagar Laut di Kabupaten Bekasi. Menurut dia, KDM harus berani melakukan tindak nyata mengusut habis pelaku pemagaran laut.

“Apakah pagar laut di Bekasi ada tangan-tangan kekuasaan yang terlibat? Inilah yang menjadi pekerjaan rumah Kang Dedi mengusut tuntas,” ujarnya

“Kami sangat mendukung visi misi KDM yang tentunya menunggu realisasi sesuai Kang Dedi dilantik menjadi Gubernur Jawa Barat,” kata Gantira menambahkan.

Follow WhatsApp Channel klopakindonesia.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

DKPP Kota Bandung Gelar BETERNAK, BHUMI PANGAN LESTARI dan HARKANAS
FWK Jabar Desak Dedi Mulyadi Realisasikan Pengobatan Gratis bagi Pasien Non-BPJS
Kemendikdasmen Alokasikan Rp90 Triliun untuk Tunjangan Guru, Sertifikasi Capai 2,8 Juta Orang
Bio Farma dan BPOM RI Bahas Pemanfaatan AI untuk Pengujian Mutu Vaksin Polio
Pegadaian Umumkan Pemenang Badai Emas, Nasabah Jabar Raih Tabungan Emas 5 Gram
Forum Umat Islam Bandung Bersatu Desak Polda Jabar Tuntaskan Kasus Herri Pras
PTMSI Jabar: Porprov XV 2026 Jadi Momentum Tegakkan Sportivitas, Medali Bukan Hasil Negosiasi
FORUM WARTAWAN KEBANGSAAN JABAR INGATKAN GUBERNUR HARUS LEBIH PERHATIKAN PENDERITAAN RAKYAT KECIL

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 14:55 WIB

DKPP Kota Bandung Gelar BETERNAK, BHUMI PANGAN LESTARI dan HARKANAS

Sabtu, 21 November 2026 - 14:00 WIB

FWK Jabar Desak Dedi Mulyadi Realisasikan Pengobatan Gratis bagi Pasien Non-BPJS

Kamis, 19 November 2026 - 13:40 WIB

Kemendikdasmen Alokasikan Rp90 Triliun untuk Tunjangan Guru, Sertifikasi Capai 2,8 Juta Orang

Kamis, 19 November 2026 - 13:35 WIB

Bio Farma dan BPOM RI Bahas Pemanfaatan AI untuk Pengujian Mutu Vaksin Polio

Kamis, 19 November 2026 - 13:32 WIB

Pegadaian Umumkan Pemenang Badai Emas, Nasabah Jabar Raih Tabungan Emas 5 Gram

Berita Terbaru