Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Jawa Barat melaksanakan kegiatan Pembinaan Anggaran dan Langkah-Langkah dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2025 pada 9 Oktober 2025, bertempat di Ruang Prabu Siliwangi, Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat.
Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Tim Kerja, Pejabat Pembuat Komitmen, Staf Pengelola Keuangan (Staf PPK), Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, serta Petugas Pengelola Anggaran Belanja Pegawai (PPABP). Narasumber yang hadir yaitu Kepala KPPN Bandung II, Ibu Jumiarsih, dan Bapak Muhamad Naufal Ramadhan.
Dalam sambutannya, Ibu Jumiarsih menjelaskan bahwa Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan telah menetapkan Perdirjen Nomor PER-17/PB/2025 tentang langkah-langkah menghadapi akhir tahun anggaran 2025. Regulasi ini menjadi pedoman bagi satuan kerja dalam menutup tahun anggaran, mulai dari penatausahaan penerimaan negara, pengelolaan kontrak, hingga pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM).
Aturan ini juga memuat ketentuan khusus terkait pembayaran gaji induk Januari 2026, tunjangan kinerja, serta pengelolaan uang persediaan (UP/TUP), agar proses administrasi keuangan berjalan tertib dan sesuai batas waktu yang ditetapkan.
“Melalui Perdirjen ini, pemerintah menegaskan pentingnya kedisiplinan satker dalam memenuhi kewajiban administrasi keuangan menjelang akhir tahun. Dengan aturan ini, diharapkan penutupan APBN 2025 dapat berlangsung tertib, akuntabel, dan mendukung peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah,” ujar Jumiarsih.
