KlopakIndonesia-Kurang dari 108 hari lagi pelaksanaan perdana pemilihan serentak Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil bupati serta Walikota dan Wakil walikota akan dilaksanakan, tidak terkecuali di Kota Cimahi. Para bakal calon mulai gencar mempromosikan diri melalui berbagai media, baik media cetak maupun media elektronik bahkan spanduk-spanduk dan baliho sudah terlihat bersebaran di sudut-sudut kota. Pun dengan partai politik, para pimpinan partai politik di daerah sudah memulai dan membangun komunikasi politik dengan partai politik lainnya guna menemukan kecocokan dalam pengusungan calon walikota dan wakil walikota dalam pemilihan serentak 2024.
Hal ini menjadi sinyal positif bagi iklim demokrasi di daerah khususnya kota Cimahi. Mengingat di beberapa tahun sebelumnya dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah mengalami “fenomena pasangan calon melawan kotak kosong atau munculnya calon tunggal yang tidak memiliki saingan”. Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi tentu fenomena tersebut menurunkan esensi atau value dari pelaksanaan demokrasi di Indonesia.
Dalam praktiknya, pelaksanaan pemilihan merupakan perwujudan dari bentuk kedaulatan rakyat, dimana rakyat diberikan kesempatan secara langsung dalam menentukan siapa sosok calon pemimpin di daerahnya. hal ini sejalan dengan teori kedaulatan rakyat yang dikemukakan oleh John Locke bahwa kekuasaan negara berasal dari rakyat. Sehingga dapat dipahami bahwa rakyat memiliki andil yang sangat besar dalam menentukan siapa yang layak dan pantas diberikan mandat untuk memegang kekuasaan.
Apabila dilihat lebih jauh pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi nasional. Proses ini tidak hanya menentukan siapa yang akan memimpin daerah, tetapi juga mencerminkan budaya politik partisipan di tingkat lokal. Budaya politik partisipan dalam Pilkada di Indonesia menunjukkan bagaimana warga negara terlibat dalam proses politik di tingkat lokal. Ini mencakup berbagai bentuk partisipasi, dari memilih, menyebarluaskan informasi tentang calon, hingga terlibat dalam kampanye.
Gabriel Almond dan Sidney Verba dalam “The Civic Culture” (1963), mendefinisikan budaya politik partisipan sebagai “sebuah pola perilaku politik di mana individu secara aktif terlibat dalam proses politik, tidak hanya dengan memberikan suara dalam pemilihan umum, tetapi juga dengan berpartisipasi dalam kegiatan politik lainnya, seperti diskusi politik, kampanye, dan organisasi politik.” Mereka menekankan bahwa budaya politik partisipan melibatkan keterlibatan yang lebih mendalam dalam proses politik dan bukan hanya sekedar kepatuhan atau passivity terhadap sistem politik.
Salah satu bentuk partisipasi utama dalam pemilihan (Pilkada) adalah memberikan suara. Tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada seringkali lebih rendah dibandingkan dengan pemilihan umum nasional, tetapi tetap menunjukkan antusiasme masyarakat yang tinggi. Partisipasi pemilih bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kemudahan akses ke tempat pemungutan suara, kualitas kandidat, dan kesadaran politik masyarakat.
Selain itu pendidikan politik yang fokus pada isu-isu lokal dan kandidat dapat mempengaruhi seberapa banyak masyarakat terlibat. Pemahaman yang baik mengenai hak dan tanggung jawab mereka sebagai pemilih sangat penting untuk meningkatkan partisipasi. Lebih lanjut kualitas dan reputasi kandidat memainkan peranan besar dalam menarik minat pemilih. Kandidat yang dianggap kredibel, kompeten, dan memiliki program-program yang relevan dengan kebutuhan daerah akan lebih mampu menarik dukungan.
Kemudian dalam upaya membangun budaya politik partisipan di Indonesia khususnya di Kota Cimahi terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi yakni, praktik politik uang masih menjadi masalah di banyak daerah, di mana calon atau tim sukses mungkin memberikan uang atau barang kepada pemilih untuk mendapatkan suara. Ini dapat merusak integritas proses Pilkada dan mengurangi kualitas demokrasi.
Selain itu meskipun ada minat yang signifikan dalam Pilkada, apatisme politik tetap menjadi masalah. Beberapa masyarakat mungkin merasa bahwa pilihan mereka tidak akan berdampak atau tidak percaya pada sistem politik. Dan terakhir, kurangnya informasi yang akurat dan jelas tentang calon dan program-program mereka dapat mengurangi kualitas keputusan pemilih. Media sosial dan media massa memiliki peran penting dalam menyebarluaskan informasi, tetapi juga perlu diwaspadai adanya berita palsu atau informasi yang menyesatkan.
Namun demikian terdapat upaya yang dapat dilakukan guna membangun budaya politik partisipan di Indonesia khususnya di Kota Cimahi yakni dengan cara meningkatkan program pendidikan politik yang menyasar masyarakat lokal, serta mengadakan sosialisasi yang menjelaskan pentingnya Pilkada dan cara memilih dengan bijak, dapat membantu meningkatkan partisipasi. Selain itu dapat juga dengan memanfaatkan media sosial dan teknologi informasi untuk menyebarluaskan informasi yang akurat tentang calon dan program-program mereka, serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam diskusi politik.
Budaya politik partisipan dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia mencerminkan tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi lokal. Meskipun terdapat tantangan yang dihadapi, seperti politik uang dan apatisme, berbagai upaya dapat dilakukan untuk meningkatkan partisipasi. Dengan pendidikan politik yang lebih baik dan penggunaan teknologi, diharapkan partisipasi dalam pemilihan (Pilkada) dapat terus meningkat, memberikan dampak positif bagi kualitas demokrasi lokal dan pemerintahan di Indonesia sehingga pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 dapat menjadi sarana untuk membangun budaya politik partisipan khususnya di Kota Cimahi.
Oleh Anzhar Ishal Afryand, M.Pd
Ketua KPU Kota Cimahi
